Dasar Pertimbangan Masa Berlaku Kuasa Menjual Tanah Oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
Thania Juniasari, Dr. Sulastriyono, S.H., M.Si
2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan
This study aims to analyze the considerations of the Yogyakarta City Land Office in applying a time limitation to powers of sale over land and the legal consequences of a Deed of Sale and Purchase made on the basis of a power of sale that is considered to have exceeded the period of use in land administration practice. The issue arises because the Indonesian Civil Code regulates powers of attorney and their termination, while land registration regulations place the Deed of Sale and Purchase as the basis for registering the transfer of rights.
This research is empirical juridical research with a descriptive nature. Primary data were obtained through interviews with an official of the Yogyakarta City Land Office, a Notary-PPAT in Yogyakarta City, and a recipient of a power of sale who had used such power in the making of a Deed of Sale and Purchase. Secondary data were obtained through library research on laws and regulations, books, journals, theses, dissertations, and relevant legal materials. The data were analyzed qualitatively by relating interview findings to civil law norms and land administration law.
The results show that the Yogyakarta City Land Office does not apply a definite written time limit to powers of sale. The assessment of an older power of sale is based on prudence, the date of execution, the form and purpose of the power, the existence of a preliminary sale and purchase agreement, and the officer's belief that the power remains valid. Such a power does not automatically invalidate the Deed of Sale and Purchase. It mainly results in administrative consequences, namely returning the registration file for additional documents, especially a statement from the principal that the power remains valid, has not been revoked, has not been used, and that payment has been received. The analysis further shows the need for a more measurable administrative standard so that prudence does not turn into procedural uncertainty. Clearer technical guidelines are necessary to ensure legal certainty for the Land Office, PPATs, and the parties.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dalam pemberian batas waktu berlaku kuasa menjual tanah serta akibat hukum terhadap AJB yang dibuat berdasarkan kuasa menjual yang dinilai telah melewati batas waktu berlaku menurut praktik pelayanan pertanahan. Permasalahan tersebut muncul karena secara normatif KUHPerdata tidak mengatur jangka waktu pemberian kuasa, hanya mengatur pemberian kuasa dan berakhirnya kuasa, sedangkan peraturan pendaftaran tanah menempatkan AJB sebagai dasar pendaftaran peralihan hak.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Notaris-PPAT Kota Yogyakarta, dan penerima kuasa yang pernah menggunakan kuasa menjual dalam AJB. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait. Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan hasil wawancara dengan norma hukum perdata dan hukum administrasi pertanahan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta menerapkan batas waktu yang tidak pasti terhadap kuasa menjual. Penilaian terhadap kuasa yang dianggap lama dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, tanggal pembuatan kuasa, bentuk kuasa, tujuan pemberian kuasa, keberadaan PPJB, dan keyakinan petugas mengenai masih berlakunya kuasa. Kuasa yang dianggap telah dibuat lama tidak serta-merta menyebabkan AJB batal, tetapi menimbulkan akibat administratif berupa pengembalian berkas untuk dilengkapi dokumen tambahan, terutama pernyataan dari pemberi kuasa bahwa kuasa masih berlaku, tidak dicabut, belum digunakan, dan pembayaran telah diterima. Analisis juga menunjukkan perlunya standar administratif yang lebih terukur agar kehati-hatian Kantor Pertanahan tidak berubah menjadi ketidakpastian prosedural. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis yang lebih jelas agar praktik pendaftaran peralihan hak memberikan kepastian hukum bagi Kantor Pertanahan, PPAT, dan para pihak.
Kata Kunci : Kuasa Menjual, Akta Jual Beli, Kantor Pertanahan, KEpastian Hukum