Perumsuan Strategi Perbaikan Penilaian Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Domain Manajemen di Pemerintah Kota Yogyakarta

Ryan Sanusi, Prof. Dr. Tri Kuntoro Priyambodo, M.Sc ; Asmarawati Handoyo, S.IP., MPA., P.hD

2026 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia secara konsisten menunjukkan bahwa domain manajemen memiliki capaian yang lebih rendah dibandingkan domain lainnya. Di Pemerintah Kota Yogyakarta, nilai domain tersebut turun dari 2,64 pada tahun 2023 menjadi 1,64 pada tahun 2024, meskipun indeks SPBE secara keseluruhan meningkat. Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat kematangan domain manajemen SPBE, mengidentifikasi hambatan implementasinya, dan menentukan prioritas strategi perbaikan. Penelitian menggunakan metode campuran dengan desain sekuensial eksplanatori. Tahap pertama dilakukan melalui evaluasi mandiri terhadap sebelas indikator domain manajemen. Hasil evaluasi kemudian diperdalam melalui wawancara dengan enam informan yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan mereka dalam pengelolaan SPBE dan audit internal. Data wawancara dianalisis menggunakan analisis tematik. Selanjutnya, tiga praktisi yang memiliki keahlian dalam pengelolaan SPBE di Pemerintah Kota Yogyakarta menilai kriteria dan alternatif strategi. Penilaian tersebut dianalisis menggunakan Fuzzy Analytical Hierarchy Process untuk menentukan bobot kriteria dan Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution untuk memeringkat enam alternatif. Evaluasi mandiri menghasilkan indeks domain manajemen sebesar 2,18, masih di bawah target nasional sebesar 3,00, dengan dua indikator berada pada tingkat kematangan rintisan. Hambatan utama mencakup keterbatasan regulasi teknis dan prosedur operasional, kapasitas organisasi dan sumber daya manusia, kolaborasi antarperangkat daerah, komunikasi kebijakan dan literasi digital, serta kepemimpinan koordinatif. Manajemen keamanan informasi dan manajemen data memperoleh bobot global tertinggi, masing-masing sebesar 0,172 dan 0,159. Penguatan peran pemimpin dan tim koordinasi SPBE menjadi strategi prioritas utama dengan nilai preferensi 0,873. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan berkelanjutan membutuhkan penguatan tata kelola kelembagaan dan kepemimpinan koordinatif, bukan sekadar pemenuhan administrasi evaluasi.

Indonesia’s Electronic-Based Government System (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE) evaluations consistently identify the management domain as a weaker area. In the Yogyakarta City Government, its score fell from 2.64 in 2023 to 1.64 in 2024 even as the overall SPBE index improved. This study examines the domain’s maturity, investigates implementation barriers, and determines priority improvement strategies. It applies a sequential explanatory mixed-methods design. First, a self-assessment was conducted across eleven management domain indicators. The results were then explored through indepth interviews with six purposively selected informants involved in SPBE management and internal audit, and analysed thematically. Three practitioners with expertise in managing SPBE within the Yogyakarta City Government subsequently assessed the strategy criteria and alternatives. Their assessments were processed using the Fuzzy Analytical Hierarchy Process to assign criteria weights and the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution to rank six alternatives. The self-assessment yielded a management-domain index of 2.18, below the national target of 3.00, with two indicators at the initial maturity level. The main barriers concerned technical regulations and operating procedures, organisational and human-resource capacity, inter-agency collaboration, policy communication and digital literacy, and coordinative leadership. Information security management and data management obtained the highest global weights, at 0.172 and 0.159. Strengthening leadership and the SPBE coordination team emerged as the leading strategy, with a preference score of 0.873. The results indicate that sustained improvement depends on stronger institutional governance and coordinative leadership rather than administrative compliance alone.

Kata Kunci : SPBE, Digital Goverment, Multi Criteria Decision Analyisis, Strategi Perbaikan