Kebijakan Jepang Terhadap Penerimaan Tenaga Kerja Asing: Kompromi Antara Birokrasi Dan Bisnis Dalam Kebijakan Specified Skilled Workers (SSW)

Yosita Pria Agustina, Dra. Siti Daulah Khoiriati, M.A.

2026 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Sejak Immigration Control and Refugee Recognition Act (ICRRA) 1989 disahkan, Jepang telah mengambil langkah-langkah restriktif terhadap penerimaan Tenaga Kerja Asing (TKA). UU ini menciptakan  prinsip dasar untuk menerima tenaga kerja profesional dengan periode tertentu. Di saat yang sama, tuntutan akan tenaga kerja yang diasosiasikan sebagai “tidak terampil” mendorong pemerintah Jepang untuk membentuk skema pintu samping melalui penerimaan Technical Intern Training Program (TITP). Seiring dengan memburuknya krisis demografi, kebutuhan akan TKA tidak lagi terbatas pada tenaga kerja profesional semata. Dalam merespons urgensi perluasan penerimaan TKA, pemerintah Jepang khususnya birokrasi ingin mempertahankan status quo, sementara kelompok bisnis berusaha mendorong ekspansi utilisasi TKA secara luas. Setelah melewati proses negosiasi panjang, perbedaan tersebut kemudian dapat dipertemukan dalam pembentukan  kategori visa tenaga kerja baru bernama Specified Skilled Workers (SSW). SSW hadir sebagai representasi kebijakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, bukan lagi terbatas sebagai SDM “komplementer” yang dikategorikan sebagai tenaga kerja “tidak terampil”.

Since the Immigration Control and Refugee Recognition Act (ICRRA) of 1989 was enacted, Japan has implemented restrictive measures regarding the admission of foreign workers. This law established the basic principle of admitting professional workers for a specified period. At the same time, the demand for workers classified as “unskilled” prompted the Japanese government to establish a backdoor scheme through the Technical Intern Training Program (TITP). As the demographic crisis worsens, the need for foreign workers is no longer limited to professional workers alone. In responding to the urgent need to expand the admission of foreign workers, the Japanese government, particularly its bureaucracy, wanted to maintain the status quo, while the business community sought to push for a broad expansion in the use of foreign workers. After a lengthy negotiation process, these differences were ultimately reconciled through the creation of a new worker visa category called Specified Skilled Workers (SSW). The SSW visa represents a policy designed to meet labor needs, no longer limited to “complementary” workers categorized as “unskilled.”

Kata Kunci : Kebijakan kontrol imigrasi Jepang, Specified Skilled Workers (SSW), Technical Intern Training Program (TITP), Tenaga kerja asing, Krisis demografi, Kompromisasi kepentingan