Peralihan izin kelola dari skema Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) menjadi persetujuan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di wilayah Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) menuntut kesiapan internal kelompok tani hutan. Setelah resmi menerima hak kelola HKm, Kelompok Tani Hutan (KTH) Wono Makmur masih mengalami stagnasi kelembagaan di tingkat tapak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi terkini variabel pembangunan lembaga dan relasi stakeholder KTH Wono Makmur dalam mengelola HKm, serta menyusun strategi penguatan kelembagaannya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui kegiatan observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pemilihan informan secara snowball sampling, serta Focus Group Discussion (FGD). Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Analisis data kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman untuk menganalisis variabel pembangunan lembaga dan relasi stakeholder, serta analisis matriks SWOT untuk menyusun strategi penguatan kelembagaan KTH Wono Makmur.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa KTH Wono Makmur memiliki figur kepemimpinan transformasional yang kuat, namun pembagian tugas operasional masih tersentralisasi pada ketua. Penerapan aturan administrasi organisasi serta pelaksanaan unit usaha kelompok belum berjalan optimal karena terhambat faktor usia pengurus yang sudah tua serta belum selesainya finalisasi dokumen rencana kerja kelompok. Hubungan kerja bersama pihak dinas kehutanan dan instansi terkait berjalan baik dalam hal legalitas serta penataan kawasan hutan. Strategi prioritas yang dihasilkan meliputi pelibatan generasi muda untuk mempercepat penyusunan dokumen administratif, pemanfaatan program pelatihan pembinaan pengurus, serta penguatan koordinasi bersama pihak pemerintah desa dan akademisi.
The transition of forest management tenure from the Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan SosiaL(IPHPS) scheme to the Hutan Kemasyarakatan (HKm) management approval within the Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) demands internal readiness from community forest groups. Upon officially receiving the HKm management rights, KTH Wono Makmur is considered to still experience institutional stagnation at the grassroots level. This study aims to analyze the institutional development variables and stakeholder relations of KTH Wono Makmur in managing HKm, as well as to formulate strategies for institutional strengthening.
This study employed a qualitative approach with a case study method. Primary data collection techniques were conducted through field observations, in-depth interviews with informants selected via snowball sampling, and Focus Group Discussions (FGD). Secondary data were obtained through documentary studies and literature reviews. Qualitative data analysis utilized the Miles and Huberman interactive model to analyze institutional development variables and stakeholder relations, alongside a SWOT matrix analysis to construct institutional strengthening strategies for KTH Wono Makmur.
The results show that KTH Wono Makmur possesses a strong figure of transformational leadership; however, the distribution of operational tasks remains centralized on the chairman. The implementation of organizational administrative rules and the execution of the group's business units have not run optimally due to barriers related to the advanced age of the management and the incomplete finalization of the group's work plan documents. Working relations with the forestry office and related institutions function well in terms of legality and forest area management. The resulting priority strategies include involving the younger generation to accelerate the drafting of administrative documents, utilizing training programs for management capacity building, and strengthening coordination with village governments and academics.
Kata Kunci :
analisis, pembangunan lembaga, hutan kemasyarakatan, kelompok tani hutan
