Strategi Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi bagi Kelompok Masyarakat dengan Hambatan Ekonomi dan Geografis untuk Mencapai Indonesia Emas 2045

Andini Lusya Jasman, Puguh Prasetya Utomo, S.I.P., M.P.A., Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Naskah kebijakan ini mengkaji upaya perluasan atau peningkatan akses pendidikan tinggi di Indonesia terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah sebagai salah satu langkah mendukung agenda transformasi sosial Indonesia Emas 2045. Meskipun pemerintah Indonesia sampai saat ini telah menjalankan program bantuan pendidikan seperti KIP Kuliah dan ADik, masih terdapat tantangan dalam pemerataan akses pendidikan tinggi. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari keterbatasan ekonomi dan kesenjangan geografis, tetapi juga belum optimalnya peran institusi swasta dalam mendukung perluasan akses pendidikan tinggi.

Penulisan naskah kebijakan ini dilakukan melalui evaluasi terhadap kebijakan yang saat ini telah berjalan, analisis data sekunder dari berbagai sumber resmi pemerintah, serta pembelajaran dari praktik terbaik kebijakan bantuan pendidikan di Brazil dan Filipina. Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan akses pendidikan tinggi harus dilihat lebih luas bukan hanya dari sisi ketersediaan bantuan, tetapi juga bagaimana manfaat kebijakan dapat menjangkau kelompok sasaran secara lebih merata. Maka dari itu, dirumuskan dua alternatif kebijakan yaitu peningkatan cakupan bantuan biaya hidup untuk program KIP-K dan ADik serta penyesuaian distribusi kuota KIP-K ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Berdasarkan penilaian terhadap masing-masing alternatif, penyesuaian distribusi kuota KIP-K ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dinilai lebih mampu menjawab permasalahan akses yang ada karena dapat memperluas jumlah penerima manfaat dan menjangkau wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan tinggi. Sebagai penutup, naskah kebijakan ini menyusun strategi implementasi yang diikuti dengan rencana monitoring dan evaluasi, serta langkah mitigasi terhadap berbagai risiko yang dapat muncul selama kebijakan diterapkan.

This policy paper examines efforts to expand access to higher education in Indonesia, particularly for low-income communities, as part of supporting the country's social transformation agenda towardIndonesia Emas 2045. Although the Indonesian government has implemented educational assistance programs such as Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) and Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), challenges in ensuring equitable access to higher education remain. These challenges stem not only from economic constraints and geographical disparities but also from the underutilization of private higher education institutions in supporting broader access.

The analysis is based on an evaluation of existing policies, secondary data from various official government sources, and lessons drawn from higher education financial assistance policies in Brazil and the Philippines. The findings indicate that the issue of higher education access should be viewed more broadly, not only in terms of the availability of financial assistance but also in terms of how policy benefits can reach target groups more equitably. Accordingly, two policy alternatives are proposed: expanding living cost assistance under the KIP Kuliah and ADik programs and adjusting the distribution of KIP Kuliah quotas to private higher education institutions (Perguruan Tinggi Swasta/PTS). Based on the assessment of both alternatives, adjusting the distribution of KIP Kuliah quotas to private higher education institutions is considered the more effective option for addressing existing access challenges, as it has greater potential to expand beneficiary coverage and improve access in regions where opportunities for higher education remain limited. Finally, the paper outlines an implementation strategy, accompanied by a monitoring and evaluation plan and risk mitigation measures to address potential challenges during policy implementation.

Kata Kunci : Akses Pendidikan Tinggi, Kebijakan Bantuan Pendidikan, Pemerataan Pendidikan, Kesenjangan Ekonomi, Ketimpangan Geografis