ANALISIS PENGAMANAN DAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET IDLE MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA (STUDI KASUS: LAHAN DI JALAN SAMANEA BULEVAR, KEL. JOGLO, KEC. KEMBANGAN, JAKARTA BARAT)

Nada Fat Hiyyah, Anisa Nurpita, S.E.,M.Ec.Dev.

2026 | Tugas Akhir | D4 Manajemen dan Penilaian Properti

Aset Barang Milik Daerah (BMD) yang berstatus Idle masih menjadi permasalahan signifikan dalam pengelolaan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini berfokus pada lahan seluas 15.497 m² milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berlokasi di Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, yang ditetapkan sebagai sarana pendidikan namun dikuasai oleh pihak ketiga tanpa perjanjian pemanfaatan resmi. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed method) dengan tiga teknik analisis utama, yaitu Root Cause Analysis (RCA) untuk mengidentifikasi akar permasalahan pengamanan aset, Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan prioritas jenis sarana pendidikan, dan Highest and Best Use (HBU) untuk menentukan alternatif pemanfaatan mixed-use yang paling optimal. Hasil analisis RCA menunjukkan bahwa pengamanan fisik aset merupakan aspek paling bermasalah, dengan akar penyebab utama berupa lemahnya mekanisme monitoring, keterbatasan anggaran, beban pengawasan sumber daya manusia, dan kompleksitas koordinasi antarinstansi. Hasil AHP menetapkan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai alternatif sarana pendidikan dengan bobot prioritas tertinggi (33,5%). Hasil analisis HBU menunjukkan bahwa Gedung Serbaguna merupakan fungsi penunjang yang paling layak secara finansial, dengan NPV sebesar Rp77.691.485.899, IRR 30%, BCR 5,82, ROI 8,94 dan Payback Period 5,2 tahun, serta mampu meningkatkan nilai tanah dari Rp18.984.000/m² menjadi Rp20.076.616/m². 

Idle status of Regional Government Property (BMD) remains a significant issue in asset management within the DKI Jakarta Provincial Government. This research focuses on a 15,497 m² plot of land owned by the DKI Jakarta Provincial Government, located in Joglo Village, Kembangan District, West Jakarta, which has been designated for educational use but is currently occupied by a third party without an official utilization agreement. This study employs a mixed-method approach using three main analytical techniques: Root Cause Analysis(RCA) to identify the underlying causes of asset security issues, Analytical Hierarchy Process (AHP) to determine the priority type of educational facility, and Highest and Best Use (HBU) analysis to identify the most optimal mixed-use development alternative. The RCA results indicate that physical security is the most problematic aspect of asset protection, with root causes attributed to weak monitoring mechanisms, budget constraints, high supervisory workload relative to human resources, and the complexity of inter-agency coordination. The AHP results identify Senior High School (SMA) as the highest-priority educational facility alternative, with a priority weight of 33.5%. The HBU analysis shows that a Multipurpose Building is the most financially feasible supporting facility, generating an NPV of Rp77.691.485.899, IRR 30%, BCR 5,82, ROI 8,94 and a Payback Period of 5,2 years, while increasing land value from Rp18,984,000/m² to Rp20.076.616/m². 

Kata Kunci : Aset Idle, Pengamanan Aset, Analytical Hierarchy Process (AHP), Highest and Best Use (HBU).