Analisis Asas Keadilan Substantif dalam Pertimbangan Hakim dan Keabsahan Penetapan Nilai Limit Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1000/PDT.G/2022/PN SBY dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 715/PDT/2023/PT SBY)
Fitri Octafiyanti, Sa’ida Rusdiana, S.H., LL.M.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi terhadap penetapan nilai limit lelang ditinjau dari asas
keadilan substantif, serta menganalisis keabsahan penetapan nilai limit
tersebut ditinjau terhadap prinsip kehati-hatian perbankan.
Penelitian ini merupakan penelitian
yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan data
sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan
literatur hukum yang relevan serta didukung oleh wawancara dengan hakim yang
memiliki kompetensi relevan. Analisis dilakukan menggunakan analisis kualitatif
dengan cara penelaahan keseluruhan data sekunder yang diperoleh yang kemudian
ditarik kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan adanya
perbedaan paradigma antara kedua pengadilan, dimana Pengadilan Negeri
menitikberatkan pada keadilan substantif dengan mengakui kerugian debitur dan
memberikan ganti rugi meskipun konstruksi Perbuatan Melawan Hukumnya mengandung
kelemahan yuridis, sedangkan Pengadilan Tinggi hanya berfokus pada kepatuhan
prosedural tanpa menguji proporsionalitas nilai limit maupun dampak kerugian
bagi debitur. Adapun mengenai keabsahan penetapan nilai limit tidak dapat
dianggap sah, kreditur tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian karena
didasarkan pada penilaian terbatas dengan diskon signifikan tanpa verifikasi
kewajaran. Kondisi tersebut memenuhi kualifikasi PMH berdasarkan Pasal 1365
KUHPerdata, sehingga kreditur tetap dapat dimintai pertanggungjawaban ganti
rugi meskipun keabsahan lelang dipertahankan.
This study aims to analyze the legal
reasoning of judges in the decisions of the District Court and the High Court
concerning the determination of auction limit values from the perspective of
such determinations in light of the prudential banking principle.
This research employs a normative
juridical method with a descriptive-analytical approach, utilizing secondary
data in the form of statutory regulations, court decisions, legal doctrines,
and relevant literature, supplemented by interviews with judges who possess
relevant expertise. The analysis is conducted qualitatively through a
comprehensive examination of the collected data, from which conclusions are
drawn.
The results indicate a difference in judicial paradigms between the two courts. The District Court emphasized substantive justice by recognizing the debtor’s loss and awarding damages, despite certain juridical weaknesses in the construction of the unlawful act claim. In contrast, the High Court Focused primarily on procedural compliance without assessing the proportionality of the limit value or its impact on the debtor. With respect to the validity of the limit value determination, such determination cannot be regarded as substantively valid, as the creditor failed to reflect the prudential banking principle, having been based on a limited appraisal producing a significant discount without any reasonableness verification. This condition fulfills the elements of an unlawful act under Article 1365 of the Indonesian Civil Code, thereby allowing the creditor to be held liable for damages notwithstanding the continued validity of the auction.
Kata Kunci : Hak Tanggungan, lelang eksekusi, nilai limit, keadilan substantif, prinsip kehati-hatian perbankan.