ANALISIS FRAGMENTASI TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAN PERIZINAN REKLAME DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

Tata Pradita, Ihda Arifin Faiz, S.E., M.Sc

2026 | Tugas Akhir | D4 Akuntansi Sektor Publik

Pengelolaan reklame di Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati Bantul Nomor 146 Tahun 2022 tentang Peraturan Teknis Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi Kabupaten Bantul. Namun, dalam praktiknya, kedua regulasi tersebut belum dilaksanakan secara optimal karena proses pemungutan pajak dan perizinan reklame melibatkan beberapa instansi dengan kewenangan yang saling berkaitan sehingga penyelenggaraannya menjadi kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fragmentasi tata kelola pemerintah daerah dalam penyelenggaraan reklame serta menganalisis dampaknya terhadap potential loss penerimaan daerah di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, menggunakan data pajak reklame BPKPAD Kabupaten Bantul Tahun 2025 dan data Perizinan Penyelenggaraan Reklame Kabupaten Bantul Tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan reklame di Kabupaten Bantul masih berjalan secara sektoral. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan penyelenggaraan reklame, masih terdapat aspek yang belum diatur secara memadai, serta belum optimalnya implementasi dan penegakan ketentuan yang telah ditetapkan. Fragmentasi tersebut berdampak pada munculnya potential loss penerimaan daerah akibat belum optimalnya penegakan kepatuhan penyelenggaraan reklame, lemahnya pengawasan, belum optimalnya penegakan sanksi administrasi, serta belum terintegrasinya sistem pengelolaan pajak dan perizinan reklame sehingga potensi penerimaan daerah belum dapat dioptimalkan. Dengan demikian, fragmentasi tata kelola pemerintah daerah tidak hanya memengaruhi efektivitas penyelenggaraan reklame, tetapi juga berimplikasi terhadap optimalisasi penerimaan daerah di Kabupaten Bantul.

Kata kunci: Pajak, Perizinan, Reklame, DPMPTSP, BPKPAD, Tata Kelola Pemerintah, Bantul.

Advertisement management in Bantul Regency refers to Bantul Regency Regional Regulation Number 6 of 2023 concerning Regional Taxes and Levies and Bantul Regent Regulation Number 146 of 2022 concerning Technical Regulations for the Implementation of Advertisements and Information Media in Bantul Regency. However, in practice, these two regulations have not been implemented optimally because the process of tax collection and advertising licensing involves several agencies with interrelated authorities, making the implementation complex. This study aims to analyze the fragmentation of local government governance in the implementation of advertisements and analyze its impact on potential loss of regional revenue in Bantul Regency. This study uses a qualitative descriptive method with an empirical juridical approach, using advertisement tax data from the BPKPAD of Bantul Regency in 2025 and data on Advertisement Implementation Licensing in Bantul Regency in 2025. The results of the study indicate that the implementation of advertisements in Bantul Regency is still carried out sectorally. This condition is influenced by regulations that have not fully accommodated the needs of advertising management, there are still aspects that have not been adequately regulated, and the implementation and enforcement of established provisions are not optimal. This fragmentation has an impact on the emergence of potential losses in regional revenue due to the suboptimal enforcement of advertising compliance, weak supervision, suboptimal enforcement of administrative sanctions, and the lack of integration of tax management systems and advertising permits so that potential regional revenue cannot be optimized. Thus, the fragmentation of regional government governance not only affects the effectiveness of advertising management, but also has implications for the optimization of regional revenue in Bantul Regency.

Keywords: Taxes, Licensing, Advertising, DPMPTSP, BPKPAD, Government Governance, Bantul.

Kata Kunci : Pajak, Perizinan, Reklame, DPMPTSP, BPKPAD, Tata Kelola Pemerintah, Bantul