Laporkan Masalah

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PERDATA TERHADAP MALADMINITRASI KEIMIGRASIAN ATAS GANGGUAN SISTEM DIGITAL PUSAT DATA NASIONAL DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO HATTA

Fatwa Fitraziah Desiaz Zein, Alfatika Aunuriella Dini, S.H., M.Kn., Ph.D

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Pada penelitian yang hendak dituju dan dicapai yaitu menganalisis secara mendalam pertanggungjawaban hukum perdata terhadap terjadinya maladministrasi dalam pelayanan keimigrasian akibat gangguan sistem digital Pusat Data Nasional pada pemeriksaan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan strategi mitigasi risiko yang dapat dilakukan oleh keimigrasian dari aspek hukum. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran identifikasi kelemahan pelayanan keimigrasian tata kelola, sehingga dapat dituju perbaikan regulasi, dan implikasinya terhadap kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang menggabungkan pendekatan normatif dan faktual dalam menganalisis pertanggungjawaban hukum atas maladministrasi keimigrasian akibat gangguan sistem digital Pusat Data Nasional. Penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara dengan pejabat imigrasi, praktisi hukum, dan pihak terkait serta observasi langsung terhadap pemeriksaan manual. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi dalam konstruksi hukum perdata tetap bertanggung jawab atas kerugian penumpang akibat kegagalan sistem pemeriksaan di bandara karena memiliki kewenangan, kendali risiko, dan kewajiban kehati-hatian dalam penyelenggaraan pelayanan keimigrasian, terlepas dari keterlibatan pihak lain dalam penyediaan infrastruktur teknis. Kelalaian dalam menjamin keandalan sistem, kesiapan mekanisme alternatif, dan perlindungan hak penumpang memenuhi unsur kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata serta membuka ruang penerapan Pasal 1243 KUHPerdata. Penelitian ini juga menemukan bahwa mitigasi risiko hukum menuntut penguatan standar operasional darurat, pengawasan lapangan, komunikasi publik, pelaporan berjenjang, serta evaluasi dan pemeliharaan sistem digital secara berkelanjutan.

This study aims to analyze in depth civil legal liability for maladministration in immigration services caused by disruptions in the National Data Center digital system during inspection processes at Soekarno-Hatta International Airport. This study also seeks to formulate legal risk mitigation strategies within the immigration sector. This research is expected to identify weaknesses in immigration governance and provide recommendations for regulatory improvement, as well as implications for legal certainty, accountability, and protection of public rights. This study employs an empirical juridical method that combines normative and factual approaches. Primary data were obtained through interviews with immigration officials, legal practitioners, and related parties, as well as direct observation of manual inspection practices. Secondary data include statutory regulations, academic literature, and official documents. The results show that, under civil law construction, the Directorate General of Immigration remains liable for passenger losses due to system failures, as holds authority, risk control, and a duty of care in administering immigration services, regardless of third-party involvement in technical infrastructure. Negligence in ensuring system reliability, alternative mechanisms, and protection of passenger rights fulfills the elements of fault under Articles 1365 and 1366 of the Civil Code and opens the application of Article 1243. The study also finds that legal risk mitigation requires strengthening emergency SOPs, field supervision, public communication, tiered reporting, and continuous system evaluation and maintenance.

Kata Kunci : Keimigrasian, Maladministrasi, Pertanggungjawaban Hukum, Sistem Digital

  1. S2-2026-529063-abstract.pdf  
  2. S2-2026-529063-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-529063-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-529063-title.pdf