KETERKAITAN SPASIAL KEBIJAKAN ZONASI BONUS DENGAN PENURUNAN TANAH DAN MUKA AIR TANAH DI KOTA YOGYAKARTA
Fista Afriya Aisiyah, Retno Widodo Dwi Pramono, S.T., M.Sc., Ph.D.
2026 | Skripsi | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Kota Yogyakarta menghadapi tekanan pembangunan yang semakin besar akibat keterbatasan lahan di tengah tingginya kepadatan penduduk. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan kebijakan Zonasi Bonus dengan memberikan insentif berupa tambahan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) kepada pengembang untuk mendorong pembangunan vertikal yang lebih efisien. Namun, intensifikasi pembangunan juga berpotensi memperburuk dua permasalahan geohidrologi yaitu penurunan tanah (land subsidence) serta penurunan muka air tanah yang dipicu oleh beban massa bangunan dan berkurangnya area resapan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan spasial antara intensitas pemanfaatan ruang, penurunan tanah, dan penurunan muka air tanah, sekaligus menilai kesesuaian kebijakan Zonasi Bonus dengan kapasitas daya dukung lingkungan setempat. Data penurunan tanah diperoleh dari proyeksi linear, sedangkan kondisi muka air tanah dipetakan melalui interpolasi Inverse Distance Weighted (IDW) berbasis data sumur. Sementara itu, intensitas bangunan diestimasi melalui pendekatan berbasis piksel dengan resolusi 100 × 100 meter melalui interpretasi visual Google Street View. Seluruh variabel kemudian dianalisis keterkaitannya secara spasial menggunakan metode Bivariate Moran's I untuk memetakan pola klaster risiko lingkungan secara mikro-spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan spasial antara intensitas pemanfaatan ruang dengan laju penurunan tanah dan penurunan muka air tanah dengan konsentrasi risiko tertinggi ditemukan di koridor strategis kota. Lebih lanjut, sebagian kawasan Zonasi Bonus berada di wilayah dengan kerentanan hidrogeologi tinggi sehingga arahan kebijakan saat ini dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas lingkungan lokal.
The City of Yogyakarta is experiencing increasing development pressure due to limited land availability amid high population density. In response, the municipal government has implemented an Incentive Zoning policy (Bonus Zoning), which provides additional Floor Area Ratio (FAR) allowances to developers as an incentive to promote more efficient vertical development. However, urban intensification may also exacerbate two major geohydrological issues, namely land subsidence and groundwater table decline, resulting from increased building loads and the reduction of groundwater recharge areas. Therefore, this study aims to analyze the spatial relationships between development intensity, land subsidence, and groundwater level decline, while also evaluating the suitability of the Bonus Zoning policy in relation to local environmental carrying capacity. Land subsidence data were derived from linear projection analysis, while groundwater conditions were mapped using the Inverse Distance Weighted (IDW) interpolation method based on well observation data. Building intensity was estimated through a pixel-based approach at a spatial resolution of 100 × 100 meters, supported by visual interpretation using Google Street View imagery. The spatial relationships among all variables were subsequently examined using Bivariate Moran’s I to identify micro-spatial environmental risk clusters. The results indicate that there is a spatial relationship between the intensity of spatial utilization and the rates of land subsidence and groundwater level decline, with the highest risk concentrations found in the city's strategic corridors. Furthermore, some Bonus Zoning areas are located in regions with high hydrogeological vulnerability, indicating that the current policy directions have not yet fully considered local environmental carrying capacity.
Kata Kunci : Zonasi Bonus, Koefisien Lantai Bangunan, Penurunan Tanah, Air Tanah, Bivariate Moran's