The Interpretation of “Most Serious Crimes” and the Prospects for Interpretive Reform: The Case of the Death Penalty for Drug Offences Under the ICCPR
Najma Akalia, Prof. Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketidakpastian hukum muncul dalam konteks penerapan hukuman mati untuk tindak pidana narkoba. Ketidakjelasan istilah "kejahatan paling serius" berdasarkan Pasal 6(2) Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) telah menyebabkan perbedaan interpretasi yang terus-menerus di antara aktor-aktor terkait, suatu situasi yang semakin diperparah oleh tumpang tindih yang belum terselesaikan dalam otoritas interpretasi dalam hukum internasional. Penelitian ini mengadopsi metodologi hukum normatif, dengan mengandalkan sumber-sumber hukum internasional yang relevan, dengan penekanan khusus pada laporan negara yang disampaikan di bawah mekanisme pemantauan hak asasi manusia, dan didukung oleh literatur akademis, termasuk artikel jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, karena perbedaan interpretasi terus berlanjut, masalah hukuman mati untuk tindak pidana narkoba tetap belum terselesaikan. Oleh karena itu, beberapa jalan potensial dapat dipertimbangkan, termasuk amandemen ICCPR; Terlepas dari risiko menciptakan kewajiban ganda, upaya Majelis Umum untuk meminta Advisory Opinion dari Mahkamah Internasional (ICJ) untuk menguatkan interpretasi dalam General Comment, dan penguatan upaya advokasi oleh organisasi non-pemerintah (LSM) untuk memperkuat sikap penghapusan hukuman mati untuk pelanggaran narkoba.
This legal research aims to analyze how legal indeterminacy has arisen in the context of the application of the death penalty for drug offences. The vagueness of the term "most serious crimes" under Article 6(2) of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) has led to persistent interpretive divergence among international actors, and further exacerbated by the overlapping of interpretive authority. This research adopts a normative legal methodology, relying on relevant sources of international law, with particular emphasis on state reports submitted under human rights monitoring mechanisms, and supported by academic literature, including journal articles, books, and other scholarly works. The research concludes that, since divergent interpretations persist, the issue of the death penalty for drug offences remain unsolved. Accordingly, several potential avenues may be considered, including amendment of the ICCPR; despite the risk of creating dual obligations, recourse of General Assembly to ask for an advisory opinion to the International Court of Justice (ICJ) to strengthening General Comments’ interpretation, and the strengthening of advocacy efforts by non-governmental organizations (NGOs) to reinforce the abolitionist stance on the death penalty for drug offences.
Kata Kunci : ICCPR, Hukuman Mati untuk Pelanggaran Narkoba, Interpretasi, Argumentasi Negara, Komite Hak Asasi Manusia