Reforming Indonesia’s Insolvency Framework: Adopting the Undertaking Mechanism under Article 36 of the 2015 EU Insolvency Regulation to Optimize Cross-Border Asset Execution in Indonesia
Vincent Barukh Ethan, Prof. Dr. Drs. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Karena hukum kepailitan Indonesia menganut interpretasi teritorial yang ketat, terdapat kekosongan hukum yang secara signifikan menghambat efisiensi pelaksanaan eksekusi aset lintas batas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis sejauh mana hambatan legislatif dan tidak diakuinya proses kepailitan asing di Indonesia menyebabkan stagnasi administratif serta memicu "perlombaan" untuk memperoleh aset. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi bagaimana mekanisme perjanjian (undertaking) berdasarkan Pasal 36 European Insolvency Regulation 2015 Recast dapat berfungsi sebagai model hukum sintetik dalam mereformasi kerangka hukum kepailitan Indonesia saat ini guna mengoptimalkan administrasi aset lintas batas.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan komparatif dengan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta putusan-putusan pengadilan yang penting. Analisis komparatif secara khusus membandingkan European Insolvency Regulation 2015 Recast dengan kerangka hukum Indonesia untuk menilai kesetaraan fungsional mekanisme perjanjian (undertaking) sebagai solusi yang ditawarkan.
Penelitian ini menemukan bahwa teritorialisme absolut gagal mengakomodasi kebutuhan perdagangan yang telah terglobalisasi, sehingga menimbulkan biaya litigasi ulang yang tinggi dan isolasi yudisial. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi memerlukan reformasi terhadap kerangka hukum kepailitan Indonesia saat ini, khususnya melalui institusionalisasi model yang menyerupai perjanjian (undertaking) guna menciptakan kesetaraan fungsional, pengadopsian standar Center of Main Interests (COMI), serta pemberian akses langsung kepada perwakilan asing. Reformasi tersebut akan melindungi kepentingan kreditor lokal sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat perdagangan global yang prediktif, kompetitif, dan berdaya saing.
Kata Kunci : Cross-Border Insolvency, European Insolvency Regulation, Indonesian Bankruptcy Law, Undertaking