PELINDUNGAN HUKUM KEPADA BANK SEBAGAI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS JAMINAN KEBENDAAN MILIK PIHAK KETIGA TERHADAP GUGATAN LAIN-LAIN YANG DIAJUKAN OLEH KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN (STUDI PUTUSAN NOMOR.35/PDT.SUS-GUGATAN.LAIN-LAIN/2019/PN.NIAGA.JKT.PST JUNCTO PUTUSAN KASASI NOMOR.724K/PDT.SUS-PAILIT/2020)

KIKI ASIDIA SAMOSIR, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M. Ph.D.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Kurator dalam mengajukan gugatan lain-lain terhadap bank sebagai kreditor pemegang hak tanggungan jaminan kebendaan milik pihak ketiga dan pelindungan  hukum bagi bank sebagai kreditor pemegang hak tanggungan atas jaminan kebendaan pihak ketiga terhadap gugatan lain lain yang diajukan oleh kurator dalam proses proses pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit. 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan data utama berupa data sekunder yang didukung data primer melalui wawancara dengan narasumber. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pertama, kurator berwenang mengajukan gugatan lain-lain terhadap bank sebagai kreditor pemegang hak tanggungan atas jaminan milik pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kewenangan tersebut melekat pada kurator karena memiliki kedudukan hukum (persona standi in judicio) dan dapat menjadi subjek gugatan lain-lain (subjectum litis) untuk bertindak sebagai penggugat apabila terdapat sengketa mengenai harta pailit yang dikuasai oleh pihak lain untuk dimasukkan kembali ke dalam boedel pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) juncto Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kedua, pelindungan hukum terhadap bank selaku kreditur pemegang hak tanggungan atas jaminan milik pihak ketiga dalam praktik kepailitan masih bergantung pada penafsiran hakim dan kurator mengenai status objek jaminan tersebut apakah bagian dari harta pailit atau bukan harta pailit. Pada prinsipnya, objek hak tanggungan atas nama pihak ketiga bukan merupakan bagian dari harta pailit, sehingga eksekusinya tidak tunduk pada ketentuan pemberesan harta pailit. Namun dalam praktiknya, apabila objek tersebut diperlakukan sebagai bagian dari harta pailit dan pelaksanaan eksekusi jaminan pihak ketiga oleh kurator berpotensi mengurangi penerimaan bank sebagai kreditor pemegang hak tanggungan karena hasil penjualan dialokasikan untuk memenuhi tagihan kreditor lainnya.

This research aims to examine and analyze the authority of the Receiver to file “other claims” against bank as creditor holding mortgage rights over third party proprietary collateral and the legal protection afforded to bank as creditor holding land mortgage rights over third party collateral against other lawsuits filed by the curator during the management and/or settlement of a bankrupt debtor’s estate.

This research was conducted using normative empirical legal research method by examining secondary data as primary resource, supported by primary data obtained through interviews with relevant informants. The secondary data consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This research applies a case approach. Data analysis was conducted  qualitatively using a deductive method of drawing conclusions.

Based on the result of this research, it can be concluded that, first, the curator has the authority to file other lawsuits against bank as creditor holding land mortgage rights over third party collateral in the context of management and/or settlement the bankruptcy estate. This authority is inherent to the curator due to their legal standing (persona standi in judicio) and position as a subject of litigation (subjectum litis) to act as plaintiff in the event of disputes concerning assets controlled by other parties that are intended to be returned to the bankrupts estate, as provided for in Article 69 paragraph (1) in conjunction with Article 98 of the Law Number 37 of 2004 regarding Bankcruptcy and Suspension of Debt Payments Obligation. Second, legal protection for bank as creditor holding land mortgage rights over collateral owned by third party in bankcruptcy practice still largely depends on the interpretation of judges and curators regarding whether the collateral object constitutes part of the bankruptcy estate or not. In principle, a land mortgage object registered under the name of third party does not form of the bankruptcy estate, therefore its execution should not be subject to the rules governing the liquidation of bankruptcy assets. However, in practice, when such an object is treated as part of the bankruptcy estate, the execution of third party collateral by the curator may potentially reduce the bank’s recovery as land mortgage creditor, since the proceeds from the sale may be allocated by satisfy the claims of other creditors.

Kata Kunci : kepailitan, bank, hak tanggungan, jaminan pihak ketiga, gugatan lain-lain, kurator / bankruptcy, bank, land mortgage right, third party collateral, other lawsuit, curator.