Praktik Tata Kelola melalui Persuasi Nahdlatul Ulama dalam Perlindungan Anak dan Perempuan di Pesantren

Rosyida Indah Mawarni, Dr. Ridwan Ahmad Sukri, S.S., M.Hum; Dr. Dewi Haryani Susilastuti, M.Sc.

2026 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Penelitian ini mengkaji praktik tata kelola melalui persuasi yang dijalankan Nahdlatul Ulama sebagai aktor non-negara dalam isu perlindungan anak dan perempuan di pesantren. Penelitian ini juga menganalisis perubahan pemahaman, sikap, dan penerimaan yang muncul dari praktik tersebut. Latar belakang penelitian berangkat dari kenyataan bahwa nilai perlindungan anak dan perempuan belum sepenuhnya terlembagakan dalam tata kelola pesantren, meskipun berbagai kebijakan telah tersedia. Penelitian ini menggunakan konsep governance through persuasion yang dikembangkan oleh Stephen Bell dan Andrew Hindmoor yang dipadukan perspektif governmentality dari Michel Foucault dan symbolic power dari Pierre Bourdieu untuk memahami pembentukan kesadaran, legitimasi moral, serta relasi kuasa dalam praktik perlindungan di pesantren. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-etnografi di Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta. Data penelitian ini diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara, serta analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola dijalankan melalui pelembagaan isu perlindungan, forum pembelajaran publik, pelatihan, Kuliah Singkat Psikologi, pembentukan Satgas PRA, serta penguatan jejaring. Pendekatan ini menegosiasikan nilai perlindungan dengan tradisi pesantren dengan bahasa keagamaan, legitimasi simbolik pimpinan, serta internalisasi nilai perlindungan dalam kehidupan pesantren. Sehingga persuasi ini tidak menggunakan kampanye publik yang konfrontatif. Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa NU mampu menjalankan tata kelola melalui persuasi yang lebih operasional dan kontekstual. Namun demikian, perubahan berlangsung secara bertahap dan tidak seragam di setiap pesantren.

This study examines how governance through persuasion is enacted by Nahdlatul Ulama as a non-state actor in advancing child and women protection within Islamic boarding school (pesantren). It interrogates how governance through persuasion operates and how it produces shifts in understanding, attitudes, and acceptance among pesantren communities. The study is grounded in the observation that the values of child and women protection remain unevenly institutionalized within pesantren governance, despite the proliferation of formal policy frameworks. This study uses concept of governance through persuasion developed by Stephen Bell and Andrew Hindmoor combined with Michel Foucault’s perspective of governmentality and Pierre Bourdieu’s concept of symbolic power to understand the formation of consciousness, moral legitimacy, and power relations within protection practices in pesantren. Using a qualitative ethnographic approach this study wa conducted at Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta. The data were collected through participant observation, interviews, and document analysis. The findings demonstrate that persuasion is operationalized through the institutionalization of protection issues, public learning forums, capacity building initiatives, short courses in psychology, the establishment of PRA task forces, and network consolidation. This approach negotiates protection values within pesantren traditions through religious language, the symbolic legitimacy of religious leaders, and internalization of protection values in everyday pesantren life. Consequently, this form of persuasion does not rely on confrontational public campaign. Furthermore, this study argues that Nahdlatul Ulama as a non-state actor is able to implement governance through persuasion in a more operational and contextual manner. Nevertheless, the process of change remains gradual and uneven across pesantren communities.

Keywords: Governance through Persuasion, Non-state Actor, Nahdlatul Ulama, Pesantren, Child and Women Protection, Ethnography

Kata Kunci : Governance through Persuasion, Aktor Non-negara, Nahdlatul Ulama, Pesantren, Perlindungan Anak dan Perempuan, Etnografi