Perencanaan partisipatif dalam program pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

YITNANI, Tri Endah, Dr. Susetiawan, SU

2005 | Tesis | S2 Sosiologi

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana realita suatu proses perencanaan pembangunan di daerah dan dampaknya terhadap efektivitas program. Munculnya fenomena yang dijumpai dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa tidak antusiasnya pelaku UKM terhadap program yang diperuntukan bagi mereka, merupakan indikasi adanya masalah dalam setting program dan realitanya. Realita penyusunan program dan anggaran pada program UKM di lingkungan Pemerintah Daerah ternyata tidak membawa muatan partisipasi pelaku UKM secara ideal,sehingga akhirnya pada tahap pelaksanaan, program tidak menjawab masalah atau kebutuhan masyarakat pelaku UKM. Penelitian dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan dilaksanakan dengan mengambil data primer melalui observasi langsung dan wawancara dengan pelaku UKM, aparat pelaksana pada instansi penyusun program dan anggaran pembangunan serta pada instansi pengelola/pelaksana program, pihak lain (stake holder) program seperti Business Development Service (BDS) Provider, aparat pemerintah daerah di tingkat kecamatan dan perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan mengapa partisipasi masyarakat pelaku UKM tidak dapat terakomodasi secara ideal dalam proses perencanaan program dan anggaran Faktor pelaku dan tahapan proses merupakan faktor yang cukup berpengaruh yang mengakibatkan partisipasi masyarakat terpinggirkan atau hilang dalam program UKM. Masyarakat pelaku UKM yang sering skeptis menanggapi forum-forum perencanaan, aparat pemda yang terbatas kemampuan teknis dan komitmennya, otoritas pengambil kebijakan yang tidak selalu mencermati kebutuhan nyata masyarakat menjadi penyebab munculnya program UKM yang tidak menjawab kebutuhan pelaku UKM. Panjangnya proses dilihat dari sisi waktu dan tahap juga menyebabkan berubah ujud atau bahkan hilangnya muatan partisipasi dalam program tersebut. Diperlukan komitmen yang kuat di kalangan birokrasi untuk dapat mengubah pola top down menjadi bottom up dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Perubahan mind set aparat birokrasi untuk berorientasi pada kepentingan masyarakat menjadi prasyarat utama keberhasilan pembangunan.

This research aims to show how the development planning process influences the program effectiveness. Phenomenon of unenthusiastic actors of Small and Medium Enterprise to the program indicates some problems in program setting or program execution. In fact there is no participation of actor of Small and Medium Enterprise involve in the planning processes. The result is the program going to be failed because of the non participative programming process. The research conducted a field research and library. The field research obtained the primary data based on the interview with SME actor, development planner of the regency/district, sub district, village and hamlet, program executer, Business Development Service Provider. Although the community participatory mechanism has adopted in empowerment program of SME, in fact there are some errors in the process that never occur to the mechanism. The research found several reasons on why community participation can not be accommodated in such planning process. Incapable and non committed person, politician preferences and a local administrative which does not work properly in such many steps are the main reason why participation is disappearing at the planning process. Step by step there is no participation of SME actor is left. Community participation fades away in the process. Because of such reason, SME actor can’t recognize the program whether that program was developed for them, finally they show unenthusiastic respond. Local Government commitment is needed to change top down to bottom up system not only by the procedural and formally mechanism but through deep substantial participation. At last the empowerment program of small and medium enterprise can be effective by the changes of mentally attitude of all bureaucracy actors.

Kata Kunci : Kesejahteraan Sosial,Pemberdayaan UKM,Perencanaan Partisipatif, Community participation, Planning and Program Effectiveness, Local Government Commitment.