Challenging Buddhist orthodoxy: In search of authentic Indonesian Buddhism in the social and political context of the Buddhayana movement

Buaban, Jesada, Prof. Dr. Phil. H. Al Makin; Evi Lina Sutrisno, Ph.D.

2026 | Disertasi | S3 INTER-RELIGIOUS STUDIES

Penelitian ini mengkaji perjalanan tujuh puluh tahun gerakan Buddhayana dengan menyoroti proses adaptasi, negosiasi, dan inovasi yang terus berlangsung sebagai respons terhadap perubahan konteks politik, sosial, dan keagamaan di Indonesia. Pertanyaan utama adalah bagaimana Buddhayana mempertahankan praktik Buddhis lintas-tradisi dalam situasi di mana regulasi negara dan institusi keagamaan yang dominan cenderung mengutamakan bentuk-bentuk keagamaan yang ortodoks dan berbasis teks dibandingkan ekspresi religiusitas yang bersifat hibrid atau sinkretik. 

Berdasarkan data etnografi yang dikumpulkan melalui kerja lapangan di Jawa pada tahun 2022–2024, serta analisis terhadap majalah dan publikasi Buddhis, penelitian ini menerapkan konsep hibriditas dari Homi Bhabha sebagai kerangka analitis utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ketika Buddhayana menghadapi tekanan atau tantangan dari negara, gerakan ini secara strategis menekankan Buddhisme Theravada untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi pemerintah, sambil tetap melayani anggota Tionghoa terutama di ranah privat. (2) Berbeda dengan organisasi Buddhis lain yang mendasarkan legitimasi pada otoritas kitab suci atau kemurnian garis silsilah, Buddhayana membangun keotentikan keagamaan melalui praktik-praktik yang kontekstual. (3) Alih-alih sepenuhnya mengikuti standardisasi yang ditetapkan oleh organisasi pusat, anggota Buddhayana mempertahankan keragaman praktik ritual dan penafsiran keagamaan mereka sendiri, yang sesekali memunculkan kritik dan perdebatan internal. Meskipun demikian, figur Jinarakkhita tetap berfungsi sebagai kekuatan simbolik yang mempersatukan gerakan ini.

Secara konseptual, penelitian ini berargumen bahwa gagasan dissemi-nation dari Bhabha membantu merekonseptualisasi gerakan keagamaan sebagai jaringan yang terfragmentasi dan terdesentralisasi, yang dibentuk oleh agensi individu, alih-alih oleh otoritas hierarkis dari Jinarakkhita maupun para pemimpin Buddhayana. Dengan kata lain, kohesi muncul dari partisipasi bersama dalam “ruang antara” (in-between space) yang memungkinkan ekspresi keagamaan yang fleksibel dan personal dalam sebuah organisasi yang berstruktur longgar. Kesatuan tidak terbentuk karena anggota dikendalikan oleh Jinarakkhita, melainkan karena sosok Jinarakkhita terus dipertahankan dan direproduksi untuk melegitimasi identitas-identitas Buddhayana yang lentur. Dengan demikian, penelitian ini memperkenalkan konsep otoritas yang terfragmentasi dalam satu organisasi keagamaan, serta menawarkan kerangka analitis yang produktif untuk memahami apa yang dapat disebut sebagai pluralisme intra-keagamaan pada tingkat mikro—yakni negosiasi dan kontestasi yang berlangsung tidak hanya antar-sekte, tetapi juga di dalam satu institusi keagamaan itu sendiri.

This research examines the seventy-year evolution of the Buddhayana movement, focusing on its continual adaptation, negotiation, and innovation in response to changing political and social contexts. It analyzes three relational dimensions: (1) interactions with the state, (2) engagement with other Buddhist organizations, and (3) internal dynamics among members. The study asks how Buddhayana promotes cross-traditional practices in contemporary Indonesia, where state policies and dominant religious institutions often privilege orthodox, scripture-based forms over hybrid or syncretic expressions.

Ethnographic fieldwork in Java (2022-2024), alongside analysis of Buddhist magazines, is interpreted through Homi Bhabha’s concept of hybridity. Findings reveal that: (1) although Buddhayana identifies as non-sectarian, it initially emphasized Theravada Buddhism to align with state expectations, while Chinese members subtly resisted, e.g., by chanting Pali verses for Chinese Guanyin. (2) Unlike other groups that rely on scriptural or lineage-based legitimacy, Buddhayana asserts authenticity through contextualized practice, exemplified in new rituals like those at Borobudur. (3) While some standardization exists, laypeople—especially Javanese—retain ritual autonomy, challenging monastic authority by preserving local rituals. Meanwhile, monks themselves interpret Buddhism in diverse ways to meet the needs of their communities, which leads to internal criticism. Despite these differences, the Buddhayana movement remains unified through a shared reverence for its founder, Jinarakkhita, whose symbolic legacy acts as a cohesive force.

Conceptually, the study argues that Bhabha’s notion of dissemi-nation helps reconceptualize religious movements as fragmented and decentralized networks shaped by individual agency, rather than by top-down authority of Jinarakkhita. In other words, cohesion arises from shared participation in the “in-between space” that allows for flexible and personal religious expression within a loosely structured organization. Unity arises not because they are controlled by Jinarakkhita, but Jinarakkhita himself is preserved and reproduced to justify the flexible identities of the Buddhayana members. This study therefore introduces the idea of fragmented authority within a single religious organization, offering a productive framework to understand what can be termed micro-level intra-religious pluralism—the ongoing negotiations and contestations that occur not just between different sects, but within one religious institution itself.

Kata Kunci : authentic Buddhism, Buddhayana, dissemi-nation, religious hybridity