Disertasi ini bertujuan untuk mengkaji tantangan etis yang muncul dari praktik liquid democracy pada masyarakat digital dan bagaimana etika diskursus Jürgen Habermas mengevaluasi dan merekonstruksi secara normatif tantangan etis tersebut. Dinamika politik kontemporer telah memunculkan suatu konsep bernama liquid democracy sebagai respons terhadap dinamika masyarakat digital. Liquid democracy menawarkan fleksibilitas baru dengan menggabungkan keunggulan demokrasi langsung dan perwakilan melalui dukungan perangkat lunak.
Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Jalan penelitian mencakup: pengambilan data, inventarisasi data, pengorganisasian serta pengolahan data dan display data. Analisis dilakukan melalui metode lingkaran hermeneutis yang melihat kesenjangan waktu antara individu dan pengarang sebagai perjumpaan cakrawala pemahaman. Unsur-unsur metodis yang digunakan: kesinambungan historis, komparasi, holistika, heuristika, bahasa inklusif dan analogi.
Temuan penelitian mengidentifikasi empat tantangan etis dalam praktik liquid democracy: pertama, hilangnya identitas politik yang berkelindan dengan kepentingan ekonomi; kedua, problematika validitas, sensitivitas terhadap kebenaran, dan reliabilitas informasi; ketiga, potensi manipulasi opini publik melalui kontrol arus informasi oleh aktor yang berkuasa; dan keempat, eksklusi digital terhadap kelompok marginal yang membatasi partisipasinya dalam ruang publik digital. Tantangan tersebut berisiko menurunkan kualitas diskursus publik dan menghambat terbentuknya rasionalitas kolektif warga negara. Sebagai respons teoritis, penelitian ini mengonstruksi prinsip-prinsip etika diskursus Habermas yang meliputi; pertama, klaim validitas yang digunakan sebagai mekanisme evaluasi kebenaran pada masyarakat digital; kedua, transparansi diskursus untuk mengatasi manipulasi opini publik; ketiga, prinsip universal sebagai dasar normatif dalam praktik liquid democracy; keempat, prinsip etis dan moral untuk menanggulangi eksklusi digital terhadap kelompok marginal. Seluruh prinsip tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam proses rasionalisasi prosedural dalam pengambilan keputusan digital, dengan harapan ruang publik digital dapat bertransformasi menjadi arena pembentukan kehendak kolektif yang adil dan demokratis. Dalam penelitian ini, ide Habermas tentang etika diskursus kemudian dapat diperluas dengan memperhatikan prasyarat institusi, regulasi, dan budaya politik yang responsif.
This dissertation aims to examine the ethical tensions from the practice of liquid democracy in digital society and how Jürgen Habermas's discourse ethics normatively evaluates and reconstructs these ethical tensions. Contemporary political dynamics have given rise to a concept called liquid democracy in response to the dynamics of digital society. Liquid democracy offers new flexibility by combining the advantages of direct and representative democracy through software.
This research employs a library research method. The research path includes data collection, data inventory, data organization, data processing, and data display. The analysis is conducted using the hermeneutic circle which views the temporal gap between the individual and the author as horizons of understanding. The methodological elements used are: historical continuity, comparison, holistic analysis, heuristics, inclusive language, and analogy.
The research findings identify four ethical tensions in the practice of liquid democracy: first, the loss of political identity intertwined with economic interests; second, the problem of validity, sensitivity to truth, and reliability of information; third, the potential manipulation of public opinion through the control of information flows by powerful actors. and fourth, digital exclusion of marginalized groups that limits their participation in the digital public sphere. These challenges risk reducing the quality of public discourse and hindering the formation of collective rationality among citizens. As a theoretical response, this study constructs the principles of Habermas's discourse ethics, which include: first, validity claims used as a mechanism for evaluating truth in digital society; second, transparency of discourse to overcome manipulation of public opinion; third, universal principles as a normative basis in the practice of liquid democracy; and fourth, ethical and moral principles to overcome digital exclusion of marginalized groups. All of these principles are then integrated into the procedural rationalization process in digital decision-making, with the hope that the digital public sphere can be transformed into an arena for forming a just and democratic collective will. In this study, Habermas's ideas on discourse ethics can expanded by considering the prerequisites for responsive institutions, regulations, and political culture.
Kata Kunci :
liquid democracy, discourse ethics, ethical tensions, digital public sphere, claim validity
