Kajian Kawasan Permukiman Kuala Kencana sebagai Company Town dengan Karaktertistik Gated Community dalam Akses terhadap Fasilitas dan Relasi Sosial Budaya

Juan Anugrah Resmol, Prof. Dr. Rini Rachmawati, S.Si., M.T.

2026 | Skripsi | PEMBANGUNAN WILAYAH

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di sektor pendidikan dan kesehatan antar distrik di Kabupaten Mimika yang belum sebanding dengan distribusi penduduk berdasarkan data PODES 2023. Selain itu, keterbatasan fasilitas di beberapa wilayah turut mendorong ketergantungan masyarakat terhadap akses layanan di kawasan Kuala Kencana. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan akses pelayanan publik yang berimplikasi pada pola interaksi kewilayahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik pengelolaan kawasan permukiman Kuala Kencana serta memahami bagaimana sistem akses fasilitas dan hubungan kewilayahan terbentuk dalam konteks tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan kompleks-kewilayahan untuk menganalisis dinamika pengelolaan kawasan dan keterkaitannya dengan wilayah sekitar. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumen kebijakan kawasan, serta observasi langsung terhadap sistem akses dan karakteristik kawasan. Fokus analisis diarahkan pada mekanisme pengendalian kawasan, distribusi fasilitas, serta interaksi antar wilayah. Hasil analisis menunjukkan bahwa kawasan Kuala Kencana berkembang sebagai company town dengan karakteristik gated community yang menerapkan pengendalian akses melalui mekanisme administratif dan kontrol ruang. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kawasan Kuala Kencana memiliki sistem akses yang terbatas, beberapa fasilitas seperti area komersial, fasilitas peribadahan, dan SMK Negeri 1 Mimika masih dapat diakses oleh masyarakat luar melalui prosedur tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa kawasan tersebut tidak sepenuhnya eksklusif, melainkan membentuk pola inklusi terbatas yang dikendalikan secara administratif dan institusional. Dengan demikian, akses terhadap layanan tidak hanya ditentukan oleh kedekatan spasial, tetapi juga oleh kebijakan pengelolaan kawasan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan wilayah kepada pemerintah daerah yang berorientasi pada pemerataan fasilitas publik berbasis SPM sesuai distribusi penduduk, hiraki wilayah, penguatan infrastruktur dasar, serta pengembangan ruang interaksi untuk meningkatkan integrasi antarwilayah.

This study is motivated by disparities in the fulfillment of Minimum Service Standards (SPM) in the education and health sectors across districts in Mimika Regency, which remain misaligned with population distribution based on PODES 2023 data. Limited facilities in several areas have also increased community dependence on access to services in the Kuala Kencana area. This condition creates unequal access to public services and influences patterns of regional interaction. The study therefore aims to examine the characteristics of residential area management in Kuala Kencana and to understand how facility access systems and regional linkages are formed within this context. The study applies a qualitative method using a complex regional approach to analyze the dynamics of area management and its relationship with surrounding regions. Data were collected through in-depth interviews, policy document reviews, and direct observation of access systems and area characteristics. The analysis focuses on mechanisms of area control, facility distribution, and interregional interaction. Findings indicate that Kuala Kencana has developed as a company town with gated community characteristics, implementing access control through administrative mechanisms and spatial regulation. The conclusion shows that despite restricted access within Kuala Kencana, several facilities such as commercial areas, places of worship, and SMK Negeri 1 Mimika remain accessible to external communities through specific procedures. This indicates that the area is not entirely exclusive, but instead forms a pattern of limited inclusion governed by administrative and institutional controls. Service access is therefore shaped not only by spatial proximity, but also by area management policies. Regional development strategies should be directed toward equitable distribution of public facilities based on SPM and population distribution, consideration of regional hierarchy, strengthening of basic infrastructure, and development of interaction spaces to enhance interregional integration.

Kata Kunci : akses fasilitas, company town, kuala kencana, gated community