HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP SEHAT DAN HAK ATAS TANAH SERTA TEMPAT TINGGAL LAYAK DALAM PENILAIAN KELAYAKAN CALON DEBITUR KORPORASI DI BANK MANDIRI

Ariel Ebenhaizer Tandian, Dr. Mahaarum Kusuma P, S.H., M.A., M.Phil.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penilaian kepatuhan korporasi terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat serta hak atas tanah dan tempat tinggal yang layak sebagai faktor substantif dalam penilaian kelayakan calon debitur korporasi pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji mekanisme integrasi kepatuhan tersebut ke dalam proses Enhanced Due Diligence (EDD) dalam pemberian kredit korporasi di Bank Mandiri. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya keterkaitan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor berisiko tinggi dengan terjadinya pelanggaran HAM yang bersifat sistemik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap sembilan responden internal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang terdiri atas pembina ketentuan internal perkreditan, credit analyst, dan relationship manager dengan masa kerja antara lima hingga lima belas tahun. Wawancara dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, jurnal, laporan, serta putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis, dengan analisis data secara kualitatif serta penarikan kesimpulan secara deduktif.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penilaian kepatuhan terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat serta hak atas tanah dan tempat tinggal yang layak merupakan suatu kebutuhan yang bersifat imperatif dan mendesak dalam proses pemberian kredit korporasi. Secara empiris, pembiayaan bank kepada korporasi pada sektor berisiko tinggi masih berkaitan dengan berbagai pelanggaran HAM sistemik, sebagaimana tercermin dalam kasus PT Agro Nusa Abadi dan kasus perkebunan sawit di Kalimantan Tengah. Secara yuridis dan konseptual, kewajiban tersebut merupakan konsekuensi logis dari Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, berbagai ketentuan di bidang HAM dan lingkungan hidup, prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang Perbankan, POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, serta Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM). Kewajiban tersebut juga diperkuat oleh doktrin financial complicity, unjust enrichment, serta rekonstruksi prinsip 5C dalam analisis kredit.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa integrasi kepatuhan HAM ke dalam proses Enhanced Due Diligence (EDD) di Bank Mandiri pada dasarnya telah dilaksanakan secara parsial melalui kerangka ESG/LST (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) serta Industry Acceptance Criteria pada tahap akuisisi, monitoring, dan penyelesaian kredit. Namun demikian, implementasi tersebut masih didominasi oleh pendekatan risk-based dan formal compliance, sehingga belum sepenuhnya bergeser menuju pendekatan rights-based human rights due diligence sebagaimana diamanatkan dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) dan Stranas BHAM.

This study aims to analyze the urgency of assessing corporate compliance with the right to a healthy environment and the right to land and adequate housing as substantive factors in evaluating the creditworthiness of prospective corporate debtors at Bank Mandiri. In addition, this study seeks to examine the mechanisms for integrating such compliance into the Enhanced Due Diligence (EDD) process in the granting of corporate credit at the bank. The study is motivated by the continuing linkage between bank financing in high-risk sectors and systemic human rights violations.

This research employs a juridical-empirical legal method. Primary data were obtained through in-depth interviews with nine internal respondents from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, consisting of policy drafters for internal credit regulations, credit analysts, and relationship managers with tenure ranging from five to fifteen years. The interviews were conducted online via the Zoom application. Secondary data were collected through library research on legislation, official documents, books, journals, reports, and court decisions. The research applied statutory, conceptual, and analytical approaches, while the data were analyzed qualitatively using deductive reasoning.

The study concludes that assessing compliance with the right to a healthy environment and the right to land and adequate housing is both imperative and urgent. Empirically, bank financing to corporations operating in high-risk sectors continues to be associated with systemic human rights violations, including cases involving PT Agro Nusa Abadi and oil palm plantations in Central Kalimantan. Juridically and conceptually, this obligation derives from Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution, human rights and environmental legislation, the prudential principle under the Banking Law, POJK No. 51/POJK.03/2017 on Sustainable Finance, and Presidential Regulation No. 60 of 2023 concerning the National Strategy on Business and Human Rights (Stranas BHAM). These obligations are further reinforced by the doctrines of financial complicity, unjust enrichment, and the reconstructed 5C principles.

Furthermore, the study finds that the integration of such compliance into the EDD process at Bank Mandiri has been partially implemented through the ESG/LST framework and Industry Acceptance Criteria at the acquisition, monitoring, and settlement stages. However, its implementation remains predominantly risk-based and formal compliance-oriented, and has not yet fully adopted a rights-based human rights due diligence approach as mandated by the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) and Stranas BHAM.

Kata Kunci : Urgensi Kepatuhan HAM, Hak Atas Lingkungan Hidup yang Sehat, Hak Atas Tanah dan Tempat Tinggal yang Layak, Penilaian Kelayakan Debitur Korporasi, Enhanced Due Diligence (EDD), Financial Complicity, Keuangan Berkelanjutan, Bank Mandiri