Transformasi Tata Kelola Perkotaan Berdasarkan Perkembangannya (Studi Kasus: Perkotaan Purwokerto)

ABID ABDILLAH, Retno Widodo Dwi Pramono, S.T., M. Sc., Ph. D.

2026 | Skripsi | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Untuk menjalankan fungsi dan perannya, sebuah kota perlu memiliki tata kelola yang baik. Tata kelola kota bukan hanya tentang kebijakan publik, namun juga tentang siapa saja aktor yang ikut di dalamnya. Metode tata kelola ini akan selalu berubah menyesuaikan dengan keadaan kota tersebut. Perkotaan Purwokerto merupakan perkotaan fungsional di Kabupaten Banyumas yang mengalami perkembangan perkotaan yang cepat bahkan pernah mengalami perubahan status administratif yang awalnya merupakan kota otonom berdasarkan PP No. 36 tahun 1982 menjadi perkotaan fungsional berdasarkan PP No. 33 tahun 2003. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu keterkaitan perkembangan Perkotaan Purwokerto dengan perubahan metode tata kelolanya serta membandingkan fenomena yang terjadi dengan teori-teori yang sudah ada dan kasus perkembangan perkotaan lain di dunia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif kualitatif dengan beberapa metode analisis, seperti NDBI untuk analisis spasial, analisis konten untuk dokumen-dokumen, serta pattern matching dan polycentric govenrnance framework untuk analisis perubahan metode tata kelola serta perbandingan Perkotaan Purwokerto dengan teori perkotaan lainnya. Data yang digunakan diambil dari data sekunder milik pemerintah dan media massa yang kemudian dibagi ke dalam lima periode, yaitu periode I (1982-1990), periode II (1991-1998). periode III (1999-2003), periode IV (2004-2010), dan periode V (2011-2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena perkembangan Perkotaan Purwokerto memiliki sedikit perbedaan dengan teori-teori perkotaan yang sudah ada. Perubahan status administratif Perkotaan Purwokerto tidak mempengaruhi kemampuannya untuk menarik investor ke dalam kota, tidak seperti hasil temuan WEI (2015) yang menyebutkan status administratif akan mempengaruhi otoritas dan alokasi sumber daya perkotaan. Perkembangan Perkotaan Purwokerto lebih didorong oleh identitasnya sebagai pusat aktivitas Kabupaten Banyumas. Meski begitu, perubahan status administratif masih memiliki pengaruh dalam pemilihan metode tata kelola di Perkotaan Purwokerto. Selain perubahan status administratif, keadaan ekonomi dan kompleksitas layanan publik menjadi alasan lain perubahan metode tata kelola Perkotaan Purwokerto. Hasil ini juga ditemukan ditemukan pada perkotaan lainnya, yaitu Kota Cuenca, Kota Bengaluru, dan Kota Johannesburg.

To carry out its functions and duties, a city requires good urban governance. Urban governance is not only about public policy, but also about the actrors involved. These governance methods will constantly evolve to adapt to the city's circumstances.. Purwokerto is a functional city in Banyumas Regency, experiencing rapid urban development and even undergoing a change in administrative status, from an autonom city based on PP No. 36 of 1982 to a functional city based on PP No. 36 of 1982.

This research uses a qualitative deductive approach with several analytical methods, such as NDBI for spatial analysis, content analysis for documents, and pattern matching and a polycentric governance framework for analyzing changes in governance methods and comparing Purwokerto Urban Areas with other urban theories. The data used were taken from secondary government data and mass media and divided into five periods: Period I (1982-1990), Period II (1991-1998). Period III (1999-2003), Period IV (2004-2010), and Period V (2011-2020).

The results of this study indicate that the development of Purwokerto urban areas differs slightly from existing urban theories. Changes in the administrative status of Purwokerto urban areas do not affect the ability to attract investors, unlike the findings of the WEI (2015) which stated that administrative status would influence urban authority and resource allocation. Purwokerto urban development is driven more by its identity as the center of activity in Banyumas Regency. However, changes in administrative status still influence the choice of governance methods in Purwokerto urban areas. In addition to changes in administrative status, economic conditions and the complexity of public services are other reasons for changes in Purwokerto urban governance methods. These results are also found in other urban areas, namely Cuenca City, Bengaluru City, and Johannesburg City.

Kata Kunci : Model tata kelola perkotaan, pattern matching, perkembangan perkotaan, Perkotaan Purwokerto.