Memahami Opini Publik terhadap Kebijakan Kendaraan Listrik: Analisis Sentimen dan Framing dalam Media Sosial X

Olivia Kemebu Medeli Sihite, Alvi Syahrina, S.T., M.Sc.

2026 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Sebagai salah satu langkah untuk mendukung transisi energi, Pemerintah Indonesia mendukung adopsi kendaraan listrik dengan mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal dan non-fiskal, seperti subsidi, insentif, pembangunan sarana infrastruktur hingga lainnya yang mendukung ekosistem kendaraan listrik. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu mendapatkan berbagai respons dari masyarakat termasuk melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam apa yang melatarbelakangi opini publik dan framing apa yang dibentuk terkait kebijakan kendaraan listrik khususnya melalui diskusi media sosial X atau Twitter. Berfokus pada analisis opini publik melalui X dalam rentang waktu 1 Mei 2023-30 Juni 2025 dengan menggunakan tiga pendekatan analisis data, yaitu analisis sentimen, topic modelling LDA, dan analisis framing (pembingkaian) oleh Entman (1993), hasil penelitian menunjukkan sentimen publik terhadap kendaraan listrik didominasi oleh sentimen negatif. Setelah itu, diskusi publik juga memframing kebijakan kendaraan listrik menjadi dua, yaitu ‘Keraguan Solusi Lingkungan’ yang menilai bahwa kendaraan listrik bukanlah solusi untuk permasalahan lingkungan dan ‘Ketimpangan Sosial’ yang mengkritik subsidi kendaraan listrik hanya menguntungkan masyarakat tertentu dan para elite pengusaha. Melihat bahwa dominannya opini negatif terhadap kendaraan listrik, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan kendaraan listrik di Indonesia belum dilegitimasi sepenuhnya dan adopsi kendaraan listrik masih menjadi tantangan. Dengan memahami apa yang menjadi kekhawatiran publik, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan strategi adopsi kendaraan listrik sesuai dengan kondisi di Indonesia, dapat menjadi dasar dalam penelitian, dan penyusunan kebijakan terkait kendaraan listrik yang efektif dan berkelanjutan. 

As part of efforts to support the energy transition, the Indonesian government has promoted the adoption of electric vehicles by implementing various fiscal and non-fiscal policies, such as subsidies, incentives, and the development of supporting infrastructure, among other measures aimed at strengthening the electric vehicle ecosystem. These policies have elicited diverse responses from the public, including discussions on social media. This study aims to analyze in depth the underlying factors shaping public opinion and the frames constructed regarding electric vehicle policies, particularly through discussions on social media platform X (formerly Twitter). Focusing on public discourse on X within the period of May 1, 2023 to June 30, 2025, this research employs three data analysis approaches: sentiment analysis, Latent Dirichlet Allocation (LDA) topic modeling, and framing analysis based on Entman (1993). The findings indicate that public sentiment toward electric vehicles is predominantly negative. Furthermore, public discourse frames electric vehicle policies into two main narratives: “Environmental Solution Skepticism,” which questions the effectiveness of electric vehicles as a solution to environmental problems, and “Social Inequality,” which criticizes electric vehicle subsidies as benefiting only certain groups and business elites. Given the predominance of negative public opinion, it can be concluded that electric vehicle policies in Indonesia have not yet been fully legitimized, and the adoption of electric vehicles remains a challenge. By understanding public concerns, this study provides insights for policymakers to improve electric vehicle adoption strategies in accordance with Indonesia’s context, and serves as a foundation for future research and the formulation of effective and sustainable electric vehicle policies. 

Kata Kunci : Kendaraan listrik, opini publik, analisis sentimen, topic modelling LDA, analisis framing, legitimasi kebijakan