IMPLIKASI KESALAHAN PENGGUNAAN NOMOR OBJEK PAJAK PADA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KOTA BANDUNG
Muhammad Fadly, DR.IRINE HANDIKA S.H. L.L.M
2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan
Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait mengenai Implikasi Kesalahan
Penggunaan Nomor Objek Pajak Pada Peralihan Hak Atas Tanah di Kota Bandung.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris guna membantu peneliti
dalam menjawab rumusan masalah terkait Kesalahan Penggunaan Nomor Objek Pajak
dalam peralihan hak atas tanah. Sifat dalam penelitian ini menggunakan
deskriptif, yaitu dilakukan pemaparan guna memperoleh gambaran terkait
implikasi penggunaan Nomor Objek Pajak yang tidak semestinya berdasarkan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2022 dan Undang-Undang
Ketentuan Umum Perpajakan.
Cara
pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara langsung kepada
narasumber. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari PPAT Wilayah Kota
Bandung yang mewakili terhadap praktik dalam NOP, Pegawai Kantor BPN Kota
Bandung, serta Pegawai Kantor Perpajakan Kota Bandung. Data yang diperoleh
dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang diolah dan disajikan
berupa rangkaian kalimat mengenai permasalahan, selanjutnya dianalisis dan
dipaparkan dalam bentuk deskriptif.
Hasil
penelitian ini menunjukkan kesalahan penggunaan NOP yang tidak semestinya dalam
peralihan hak atas tanah pada pembuatan akta oleh PPAT dengan alasan
mempermudah dalam perbuatan hukum peralihan hak atas tanah. Hal tersebut dapat
mengakibatkan akta menjadi terdegradasi atau menjadi akta di bawah tangan dan
perbuatan hukum tersebut menjadi batal demi hukum. Kondisi ini berdampak pada
pembuktian akta yang tidak lagi menjadi akta autentik melainkan akta di bawah
tangan. Selain berdampak pada akta yang dibuat, perbuatan hukum tersebut juga
berdampak pada para pihak yang bersangkutan atas akta tersebut, yang mana
menimbulkan suatu pelanggaran perpajakan yang dapat menyebabkan sanksi secara
pidana maupun administrasi dalam perpajakan. Untuk terhindar dari dampak
tersebut, para pihak yang beritikad baik dapat melakukan suatu Perlindungan
hukum secara represif maupun preventif.
This research aims to examine and analyze the implications of errors in
the use of Tax Object Numbers (NOP) in the transfer of land rights in Bandung
City. This research is a normative-empirical study intended to answer the
problem formulation regarding the erroneous use of Tax Object Numbers in the
transfer of land rights. The nature of this research is descriptive, which
provides an exposition to obtain an overview of the implications of the
inappropriate use of Tax Object Numbers based on the Regulation of the Director
General of Taxes Number PER-08/PJ/2022 and the Law on General Provisions and
Tax Procedures.
The data collection methods involved literature studies and direct
interviews with resource persons. The resource persons in this research
consisted of Land Deed Officials (PPAT) in the Bandung City area representing
the practice of NOP, officials of the National Land Agency (BPN) Office of
Bandung City, and officials of the Bandung City Tax Office. The obtained data
were analyzed using a qualitative method, processed and presented as a series
of sentences regarding the issues, and subsequently analyzed and explained in a
descriptive form.
The results of this research indicate that the inappropriate use of NOP
in the transfer of land rights during the making of the deed by the PPAT, under
the pretext of facilitating the legal act of transferring land rights, can
result in the deed being degraded into a private deed (underhand deed) and the
legal act becoming null and void. This condition affects the evidentiary value
of the deed, which is no longer an authentic deed but rather a private deed. In
addition to impacting the drawn-up deed, the legal act also affects the parties
involved in the deed, leading to a tax violation that can cause both criminal
and administrative tax sanctions. To avoid these impacts, parties acting in
good faith can seek both repressive and preventive legal protections.
Kata Kunci : Fraud Perpajakan, Implikasi Hukum, Pendaftaran Tanah, Peralihan Hak Atas Tanah