Tipologi Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia Berdasarkan Efek yang Dihasilkan

Arya Mukti Kusuma Dewa, Dr.Geog. Dodi Widiyanto, S.Si., MRegDev.

2026 | Skripsi | PEMBANGUNAN WILAYAH

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dibangun dan direncanakan Pemerintah Indonesia untuk menarik investasi dan memeratakan pembangunan. Teori-teori geografi ekonomi selama ini mengasumsikan bahwa KEK dapat memberikan efek yang dimulai dari kabupaten/kota host dan berikutnya ke sekitarnya. Penelitian ini bertujuan menguji asumsi tersebut dengan memisahkan efek KEK dari pengaruh fundamental bawaan suatu wilayah, menggunakan data investasi dari 514 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2023 serta pendekatan analisis Local Indicators of Spatial Association (LISA) dan ekonometrika spasial yaitu Spatial Durbin Model (SDM).

Struktur ekonomi wilayah Indonesia terkait hotspot investasi antara 2015 dan 2023 mengalami perubahan. Wilayah Jakarta dan Surabaya sekitarnya, konsisten menjadi core/wilayah pusat di Indonesia. Kemudian, terdapat perubahan pada wilayah seperti di Lombok dan Maluku Utara yang berasosiasi dengan pendirian dan operasional KEK dalam rentang waktu tersebut, meskipun analisis lebih lanjut menggunakan SDM tidak mendukung temuan ini.

Hasil penelitian menunjukkan 16 dari 17 KEK, termasuk di Pulau Jawa, terbukti tidak berhasil meningkatkan investasi kabupaten/kota sekitarnya. KEK tersebut hanya menjadi enclave/white elephant. Investasi kabupaten/kota di Indonesia lebih dipengaruhi oleh variabel seperti PDRB, infrastruktur, dan pendidikan. KEK Sorong menjadi satu-satunya KEK katalisator, yang berhasil meningkatkan investasi di kabupaten/kota tetangganya.

Penelitian menemukan bahwa KEK dapat memengaruhi wilayah jauh tanpa berefek ke wilayah terdekat, serta usia operasional yang lebih lama tidak menjamin efek yang lebih besar. Sebagai kesimpulan, pemerintah disarankan untuk menghentikan penempatan KEK di pusat-pusat ekonomi yang sudah maju dan beralih merancang KEK industri di wilayah pinggiran dengan diikuti kebijakan pembangunan infrastruktur pendukung untuk mencapai pemerataan pembangunan.

Special Economic Zones (SEZs) have been established and orchestrated by the Indonesian government to attract investment and promote equitable regional development. Prevailing theories in economic geography have long posited that SEZs engender spillover effects, commencing from the host regency/municipality and subsequently extending to contiguous areas. This study endeavors to scrutinize this assumption by disentangling the impacts of SEZs from the inherent fundamental attributes of a region, employing investment data from 514 regencies/municipalities across Indonesia in 2023, alongside analytical approaches encompassing Local Indicators of Spatial Association (LISA) and spatial econometrics via the Spatial Durbin Model (SDM).

The spatial economic structure of Indonesia, particularly concerning investment hotspots from 2015 to 2023, underwent notable transformations. The environs of Jakarta and Surabaya consistently served as the core/central hubs within Indonesia. Furthermore, shifts were observed in regions such as Lombok and North Maluku, ostensibly linked to the establishment and operation of SEZs during this period, albeit subsequent in-depth analysis utilizing SDM fails to corroborate these observations.

The research findings reveal that 16 out of 17 SEZs, including those situated on Java Island, demonstrably failed to augment investment in surrounding regencies/municipalities. These SEZs merely functioned as isolated enclaves or white elephants. Investment inflows into Indonesian regencies/municipalities were predominantly governed by foundational economic variables such as Gross Regional Domestic Product (GRDP), infrastructure, and education levels. In contrast, the Sorong SEZ emerged as the sole catalytic exemplar, successfully spurring investment surges in its neighboring jurisdictions.

The study ascertains that SEZs may exert influence on distant regions without impacting proximate ones, and that a protracted operational tenure does not invariably ensure amplified effects. In conclusion, it is recommended that the government cease deploying SEZs in established economic cores and pivot toward designing industrial SEZs in peripheral regions, complemented by supportive infrastructure development policies, to attain substantive developmental equity.

Kata Kunci : Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); Spatial Durbin Model; Penanaman Modal; Spatial Multiplier Effect; Cumulative-Causation