Analisis Implementasi Instrumen Kebijakan Lingkungan dalam Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Seksi 1: Perspektif Ambiguity-Conflict

Pamedhar Sekar Utami, Prof. Dr. Torontuan Keban Yeremias, S.U., MURP.

2026 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana interaksi antara ambiguitas kebijakan dan konflik kebijakan membentuk kesenjangan antara kepatuhan administratif dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan perlindungan substantif masyarakat dalam pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Seksi 1. Meskipun AMDAL telah dipenuhi secara prosedural sebagai prasyarat formal pembangunan, realitas di lapangan menunjukkan adanya keluhan masyarakat terkait debu, kebisingan, getaran, serta kerusakan lingkungan permukiman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat terdampak, perangkat kalurahan, instansi lingkungan hidup, serta pihak pelaksana proyek dan dianalisis menggunakan metode Ambiguity-Conflict  Richard E. Matland (1995). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi AMDAL bersifat bervariasi. Pada aspek dengan ambiguitas rendah dan konflik rendah, implementasi cenderung administratif. Pada aspek dengan konflik tinggi, implementasi bersifat politis. Sementara pada aspek dengan ambiguitas dan konflik tinggi, implementasi menjadi simbolik, yaitu memenuhi prosedur formal tanpa sepenuhnya menghasilkan perlindungan substantif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesenjangan implementasi merupakan konsekuensi struktural dari desain kebijakan yang ambigu dan dinamika konflik kepentingan, bukan semata persoalan teknis pengawasan.

This study aims to analyze how the interaction between policy ambiguity and policy conflict shapes the gap between the administrative compliance of the Environmental Impact Assessment (AMDAL) document and the substantive protection of the community in the construction of Section 1 of the Yogyakarta-Bawen Toll Road. Although the AMDAL requirements have been procedurally fulfilled as a formal prerequisite for the project, reality on the ground reveals community complaints regarding dust, noise, vibration, and environmental damage in residential areas. This research employs a qualitative approach using a case study method. Data was obtained through interviews with affected communities, village officials, environmental agencies, and project implementers, and subsequently analyzed using Richard E. Matland's Ambiguity-Conflict Model (1995). The results indicate that AMDAL implementation varies depending on the context: aspects with low ambiguity and low conflict tend to result in administrative implementation; aspects with high conflict lead to political implementation; and aspects with both high ambiguity and high conflict result in symbolic implementation where formal procedures are met without fully providing substantive protection. The study concludes that this implementation gap is a structural consequence of ambiguous policy design and the dynamics of conflicting interests, rather than merely a technical issue of supervision.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, AMDAL, Ambiguitas Kebijakan, Konflik Kebijakan, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen