Implikasi Yuridis Perbedaan Penulisan Komparisi Terkait Kewenangan Bertindak Perseroan Terbatas (PT) dan Pihak yang Mewakilinya oleh Notaris di Kabupaten Lombok Tengah

Mala Srinurmayanti, Dr. Muhaimin, S.H., M.Kn.

2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengalisis perbedaan penulisan komparisi trekait kewenangan bertindak PT dan pihak yang mewakilinya oleh Notaris di Kabupaten Lombok Tengah dan mengetahui serta menganalisis implikasi yuridis perbedaan penulisan komparisi terkait kewenangan bertindak Perseroan Terbatas (PT) dan pihak yang mewakilinya oleh Notaris di Kabupaten Lombok Tengah.

Penelitian ini merupakan perpaduan antara yuridis normatif dan empiris yang bersifat deskriptif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti data primer berupa hasil wawancara terhadap para responden serta narasumber dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Penelitian ini memperoleh hasil pertama, terdapat perbedaan penulisan komparisi terkait kewenangan bertindak PT dan pihak yang mewakilinya oleh Notaris di Kabupaten Lombok Tengah yaitu komparisi yang diawali dengan menyebutkan PT, diikuti dengan menyebutkan orang/penghadap dan komparisi yang diawali dengan menyebutkan nama orang/penghadap, diikuti dengan menyebutkan nama PT disebabkan ada perbedaan alasan dan pandangan dalam mengimplementasikan perundang-undangan, berdasarkan karakteristik Perseroan Terbuka/tertutup. Perseroan yang diwakili berdasarkan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum dan disebabkan adanya intruksi Kepala Kantor Pertanahan, seperti Akta Perjanjian Utang-Piutang, RUPS, Akta Pernyataan RUPS, dan khusus dalam akta PPAT. Kedua, implikasi perbedaan penulisan komparisi yaitu tetap berkedudukan sebagai akta autentik karena kedua bentuk penulisan komparisi tersebut telah memenuhi syarat formil bentuk dan sifat akta Pasal 38 UUJN dan Materiil Pasal 1320 KUHPerdata, akta tersebut dibuat oleh pejabat umum yaang berwenang dan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 UUJN jo Pasal 84 UUJNP.

This research ains to determine and analyze differences in the drafting of the section related to the authority of a Limited Company (Ltd.) and its authorized representative by Notaries in Central Lombok Regency, as well as to examine the juridicial implication arising from such differences.

This research adopts a normative and empirical legal approuch with a descriptive nature, amploying statutory and case approaches. primary data were collected through interviews with respondents and legal experts, while secondary data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. the Collected data were analyzed qualitatively and presented descriptively.

The findings reveal two main results. First, there are variations in the drafting of the comparitie section regarding the authority oh the Ltd and its representative. These include: The format that begins by starting the name of the representative party (Ltd), followed by the representative (individual/appearer), and the format that begins by starting the representative followed by the represented party (Ltd.). These differences are influenced by varying interpretation based on power of regulated, the characteristics of publicly listed companies and representation based on power of attorney, as well as instructions related to land registration in documents such as loan agreements, GMS deeds, statements of GMS resolutions, and Land Deed Official. Second, the legal implication of the differences in the drafting of the comparitie is that the deeds remain authentic deeds, as both forms of comparitie drafting fulfill the formal requirements regarding the form and nature of deeds as stipulated in Article 38 of the Notary Office Act, as well as the material requirements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Furthermore, such deeds are executed by a competent public official in the form prescribed by law and do not contravene the provisions of Article 41 of the Notary Office Act in conjunction with Article 84 of the Amended Notary Office Act.

Kata Kunci : Akta Autentik, Komparisi, Perseroan Terbatas