Assessing The Effectiveness of Goods and Services Procurement Policies at the Cultural Affairs Agency of the Special Capital Region of Jakarta

Muhammad Reihan Ananda, Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna, S.IP., M.Si.

2026 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan instrumen strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan pelayanan publik, sehingga pelaksanaannya harus memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Analisis data dilakukan menggunakan model evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup empat dimensi, yaitu efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Provinsi DKI Jakarta secara administratif tergolong cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya bersifat substantif karena masih berorientasi pada kepatuhan prosedural dan aspek administratif. Efisiensi pelaksanaan pengadaan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas administrasi, serta penumpukan kegiatan pada periode tertentu. Dari sisi responsivitas dan ketepatan, kebijakan pengadaan relatif mampu menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan, namun belum optimal dalam menjamin kesesuaian manfaat dan penguatan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam aspek perencanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan transparansi dan pengawasan.

Government procurement of goods and services is a strategic instrument in supporting the implementation of public programs and services, so its implementation must meet the principles of effectiveness, efficiency, transparency, and accountability. This study aims to assess the effectiveness of the implementation of goods and services procurement policies at the DKI Jakarta Provincial Cultural Affairs Agency and to identify the factors that influence it. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, documentation studies, and observation. The analysis was conducted using William N. Dunn's policy evaluation model with four dimensions, namely effectiveness, efficiency, responsiveness, and appropriateness.

This findings of study showed that the implementation of good and services procurement at DKI Jakarta is administratively quite effective in supporting the implementation of activities and budget absorption. However, this effectiveness is not yet fully substantive, because it is still oriented towards procedural compliance and administrative aspects. The efficiency of procurement implementation still has difficulties especially in the aspect of limited human resources, administrative complexity, and the accumulation of activities during certain periods. In terms of responsiveness and accuracy, procurement policies are relatively able to the needs of activities, but are not yet optimal in ensuring the suitability of benefits and strengthening public accountability. Therefore, improvements are needed in planning, human resource capacity, and the strengthening transparency and supervision.

Kata Kunci : public procurement, policy evaluation, effectiveness, transparency and accountability, William N. Dunn