Kontestasi Para Aktor Dalam Pelaksanaan Sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Dedi Kusuma Habibie, Prof. Dr. Muhadjir M. Darwin, M.P.A; Prof. Dr. Suharko,S.Sos., M.Si

2026 | Disertasi | DOKTOR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Penelitian ini mengkaji ekonomi politik kebijakan sawit berkelanjutan, khususnya dalam konteks implementasi sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Fokus utama penelitian adalah kontestasi antaraktor dalam proses sertifikasi ISPO, yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, dan pekebun swadaya. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana posisi, relasi, dan kepentingan aktor dalam sertifikasi ISPO di Kabupaten Pelalawan; dan kedua, bagaimana kontestasi antaraktor dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO.Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang bertujuan untuk memahami kontestasi pekebun swadaya dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan politik di daerah Kabupaten Pelalawan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pekebun swadaya, observasi lapangan, serta analisis dokumen terkait kebijakan sertifikasi ISPO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor dalam sertifikasi ISPO memiliki posisi, relasi, dan kepentingan yang beragam, dipengaruhi oleh akses terhadap sumber daya dan kepentingan ekonomi. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan dan standar sertifikasi, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas implementasi di lapangan. Dalam praktiknnya Perusahaan besar, dengan akses ke modal, lebih mampu memenuhi standar ISPO, sedangkan petani plasma yang bekerjasama dengan perusahan memiliki kesempatan yang besar untuk dapat bersertifikasi ISPO, sementara pekebun swadaya menghadapi kesulitan besar karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan teknis. Penelitian ini menemukan bahwa dalam ekonomi politik, aktor-aktor sering dikelompokkan dalam kategori besar seperti "perusahaan besar," "petani kecil," dan "pemerintah," tanpa mempertimbangkan perbedaan internal yang signifikan dalam masing masing kelompok. Hal ini mengakibatkan kebijakan ISPO yang tidak responsif terhadap kebutuhan spesifik dari pekebun swadaya, yang terbatas dalam akses sumber daya dan fasilitas. Penelitian ini juga mengungkap adanya indikasi praktik rent seeking dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi ISPO di Kabupaten Pelalawan, yang tersebar pada dua arena utama: hulu dan hilir. Di tingkat hulu, perusahaan besar lebih diuntungkan karena memiliki kapasitas untuk memenuhi berbagai persyaratan sertifikasi, sementara pekebun swadaya menghadapi hambatan serius akibat keterbatasan modal, informasi, dan dukungan kelembagaan. Ketimpangan ini mencerminkan dinamika kekuasaan yang memengaruhi akses terhadap sertifikasi dan distribusi manfaatnya.Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya pengakuan terhadap jaringan sosial dan hubungan informal yang mendukung interaksi antara petani dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi ISPO yang lebih inklusif dan mendukung penguatan kelembagaan pekebun swadaya, serta memperhatikan peran penting jaringan sosial informal, menjadi kunci dalam menciptakan sistem sertifikasi yang lebih adil dan berkelanjutan. Rekomendasi yang dihasikan untuk Pemerintah Pusat perlu menyederhanakan proses sertifikasi ISPO, khususnya untuk pekebun swadaya, agar lebih mudah diakses oleh petani kecil, untuk Pemerintah daerah diharapkan memperkuat kapasitas lembaga lokal, seperti koperasi dan penyuluhan pertanian, yang berperan langsung dalam mendukung petani kecil mencapai standar ISPO, serta bagi pekebun swadaya, bergabung dengan koperasi atau kelompok tani menjadi langkah penting untuk mengurangi beban biaya serta meningkatkan akses kolektif terhadap dukungan teknis dan pasar.

This study examines the political economy of sustainable palm oil policy implementation, with a particular focus on the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification in Pelalawan Regency, Riau Province. The central focus is the contestation among actors involved in the ISPO certification process, including the central government, local government, corporations, and independent smallholders. The research addresses two main questions: first, how are the positions, relationships, and interests of actors configured in the ISPO certification process in Pelalawan? Second, how does contestation among actors manifest in the implementation of ISPOThis study employs a qualitative case study approach to understand the dynamics of contestation faced by independent smallholders in navigating the socio-economic and political landscape of ISPO implementation. Data were collected through in-depth interviews with smallholders, field observations, and policy document analysis. The findings reveal that actors involved in ISPO possess diverse positions, interests, and degrees of access to resources. While the central government formulates the regulatory framework and standards, local governments are tasked with on-the-ground implementation. Large companies, due to their financial and technical capacity, are more able to comply with ISPO requirements. In contrast, smallholder farmersparticularly those outside corporate partnerships face significant barriers due to limited resources and technical knowledge.The study also finds that policy narratives often categorize actors broadly (e.g., “large companies,” “smallholders,” or “government”) without acknowledging the internal heterogeneity within these groups. As a result, ISPO policy tends to be unresponsive to the specific needs of independent smallholders, who often lack access to institutional support and necessary infrastructure. Moreover, the research identifies indications of rent-seeking behavior in two key arenas: upstream (licensing and certification processes) and downstream (market access and distribution). In the upstream arena, large companies are more advantaged in navigating complex and costly procedures, while smallholders struggle due to lack of capital, information, and institutional backing. These disparities reflect power asymmetries that shape access to certification and the distribution of its benefits.In addition, the study highlights the crucial role of informal social networks that underpin interaction among farmers and support the implementation of more inclusive and context-sensitive ISPO policies. Strengthening these networks and smallholder institutions is essential to achieving a more equitable and sustainable certification system.Based on the findings, several policy recommendations are proposed. The central government should simplify the ISPO certification process, particularly for independent smallholders, to ensure broader accessibility. Local governments are encouraged to strengthen the capacity of local institutions, such as cooperatives and agricultural extension services, which play a direct role in supporting smallholders. Lastly, for smallholders themselves, joining cooperatives or farmer groups is an important strategy to reduce certification costs and improve collective access to technical support and markets.

Kata Kunci : Ekonomi politik, sertifikasi ISPO, sawit berkelanjutan, kontestasi aktor, pekebun swadaya, rent-seeking, kebijakan pemerintah, Kabupaten Pelalawan.