Praktik Responsif Gender Program Pemberdayaan Berbasis CSR pada Pokmas Ngudi Tirto Lestari di Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali

Salsabila Faiha', Dr. Hempri Suyatna, S.Sos., M.Si.

2026 | Skripsi | ILMU SOSIATRI

Batasan hierarki dalam memposisikan perempuan berbeda dengan laki-laki di ruang publik menjadi hasil dari sosialisasi budaya patriarki di masyarakat yang melahirkan pemisahan peran pada ruang yang berbeda. Budaya patriarki yang berkembang di Sobokerto terbentuk dari hasil sosialisasi kepercayaan agama dan budaya masyarakat Jawa pedesaan yang secara turun-temurun menanamkan hierarkis tersebut. Perempuan diyakini bertanggung jawab penuh pada peran domestik, sementara laki-laki memiliki kebebasan untuk bergerak di publik. PT Pertamina Patra Niaga AFT Adi Sumarmo sebagai salah satu aktor pembangunan di sektor swasta melakukan tanggung jawab sosialnya melalui program MAS SOPILI (Masyarakat Sobokerto Peduli Waduk Cengklik). Pokmas Ngudi Tirto Lestari menjadi salah satu komunitas binaannya. Komunitas ini dipilih karena keanggotaannya yang heterogen, laki-laki dan perempuan diberikan ruang berkembang dan berpartisipasi yang sama. 

Melalui penggunaan konsep responsif gender yang dianalisis menggunakan indikator pemberdayaan (akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat) Nursyahbani Katjasungkana dan kajian dampak dengan kerangka analisis gender Sara Longwe, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan praktik responsif gender dalam kerja Pokmas Ngudi Tirto Lestari, termasuk faktor pendukung dan penghambat, serta dampak yang dihasilkan dari penerapan praktik tersebut. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih sebagai metode analisis dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara mendalam kepada 15 informan yang terdiri dari anggota kelompok, pemerintah desa, dan Community Development Officer (CDO). Selain wawancara mendalam, peneliti juga melakukan observasi dan dokumentasi. Sementara itu, data sekunder berasal dari studi literatur. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, hingga verifikasi data. Kemudian, untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan responsif gender dapat memperkuat kesadaran kolektif komunitas terhadap hak perempuan di ruang publik serta keadilan gender melalui penyusunan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perempuan guna menciptakan pengalaman responsif gender yang lebih bermakna. Keberdayaan perempuan mencapai tingkat partisipasi ke arah kontrol dengan tingkat responsivitas positif. Akan tetapi, stereotip masih menghambat kesetaraan pembagian kerja sehingga diperlukan restrukturasi kekuasaan dan pemahaman norma sosial sebagai strategi memperbaiki ketimpangan gender dari akar rumput. 

The hierarchical boundaries that position women differently from men in public spaces are the result of patriarchal cultural socialization in society, which gives rise to a separation of roles in different spaces. The patriarchal culture that developed in Sobokerto was formed from the socialization of religious beliefs and the culture of rural Javanese communities that have been passed down through generations. Women are believed to be fully responsible for domestic roles, while men have the freedom to operate in the public space. PT Pertamina Patra Niaga AFT Adi Sumarmo, as one of the development actor in the private sector, carries out its social responsibility through the MAS SOPILI (Masyarakat Sobokerto Peduli Waduk Cengklik) program. Pokmas Ngudi Tirto Lestari is one of its fostered communities. This community was chosen because of its heterogeneous membership, providing both men and women with equal opportunities for development and participation.

Using the concept of gender responsiveness, analyzed through Nursyahbani Katjasungkana's empowerment indicators (access, participation, control, and benefits) and an impact assessment using Sara Longwe's gender analysis framework, this research aims to determine how gender-responsive practices are implemented in Pokmas Ngudi Tirto Lestari, including identifying supporting and inhibiting factors, as well as the resulting impacts of these practices. A descriptive qualitative approach was chosen as the analysis method, using primary and secondary data sources. Primary data sources were obtained from in-depth interviews with 15 informants consisting of group members, village government officials, and Community Development Officers (CDO). In addition to in-depth interviews, researchers also conducted observations and documentation. Meanwhile, secondary data came from literature studies. Data analysis utilized data reduction, data presentation, and data verification. Furthermore, to test the validity of the data, researchers used source and method triangulation techniques.

The results of the study show that implementing gender responsiveness can strengthen the community's collective awareness of women's rights in public spaces and gender equity through policy development tailored to women's needs and circumstances, creating more meaningful gender-responsive experiences. Women's empowerment reaches a level of participation towards control with a positive responsiveness level. However, stereotypes still hinder the equal division of labor, restructuring power dynamics and understanding social norms are necessary as strategies to address gender inequality from the grassroots level.

Kata Kunci : Responsif Gender, Pemberdayaan Komunitas, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan