Evaluating the Yogyakarta Kyoto Sister Province Program During 2021 - 2024 In The Context of Arts & Cultural Exchange

Josef Noel Pranatajaya, Ario Wicaksono, M.Si., Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Program Sister Province antara Daerah Istimewa Yogyakarta di Indonesia dan Prefektur Kyoto di Jepang terbentuk pada tahun 1985 dan merupakan salah satu contoh paradiplomasi yang telah berlangsung paling lama di Indonesia. Penelitian ini mengevaluasi proses pelaksanaan Program Sister Province Yogyakarta dan Kyoto pada periode 2021 hingga 2024 dengan fokus terhadap pertukaran seni dan budaya sebagaimana tertulis di Memorandum of Understanding tahun 1985. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif melalui analisis dokumemn sekaligus wawancara semi-terstruktur dengan instansi pemerintahan terkait dan para ahli. Pendekatan tiga jenis dimensi kebijakan dan juga lima spektrum keberhasilan kebijakan McConnel juga dipakai untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan Program Sister Province ini. Temuan penelitian menunjukan bahwa hubungan Kerja sama ini mampu mempertahankan keberlangsungan melalui penyelenggaraan program budaya yang berulang, terutama Kompetisi Melukis Anak dan juga Program Pertukaran Seni. Namun, kerja sama ini masih bersifat sempit dan sangat bergantung pada kegiatan yang bersifat simbolik. Koordinasi kelembagaan masih tergolong lemah, mekanisme pemantauan dan evaluasi masih kurang tersedia. Partisipasi publik juga masih minim, dan tidak adanya diversifikasi program. Secara keseluruhan, program ini dikategorikan sebagai conflicted success, karena berhasil mencapai hasil budaya yang terbatas, namun terhitung masih lemah dari sisi kekuatan kelembagaan dan keberlanjutan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi, perluasan jenis program, penguatan keterlibatan Masyarakat luas, dan pengembangan sistem evaluasi untuk menjamin keberlanjutan hubungan Kerjasama ini di masa mendatang.

The sister province partnership between the Special Region of Yogyakarta in Indonesia and 

Kyoto Prefecture in Japan was established in 1985 and is one of Indonesia’s longest

running examples of Paradiplomacy. This study evaluates the implementation of the 

Yogyakarta–Kyoto Sister Province Program during the period 2021 to 2024, with one of 

the primary focuses being on arts and cultural exchange as stated in the 1985 Memorandum 

of Understanding. The research uses a qualitative case study approach through document 

analysis and semi-structured interviews with government stakeholders and experts. 

McConnell’s three realms and five-spectrum framework is also used to evaluate policy 

success. The findings show that the partnership has maintained continuity through recurring 

cultural programs, especially the Children’s Painting Competition and Art Exchange 

Program. However, cooperation remained narrow in scope and relied heavily on symbolic 

events. Institutional coordination was weak, monitoring and evaluation mechanisms were 

absent, public participation was minimal, and program diversification did not take place. 

Overall, the program is categorized as a conflicted success because it achieved limited 

cultural outcomes but also lacked in institutional strength and sustainability. The study 

recommends improving coordination, increasing program diversity, strengthening 

stakeholder involvement, and developing evaluation systems to ensure the partnership's 

future continuity.

Kata Kunci : paradiplomacy, sister province, cultural diplomacy, Yogyakarta, Kyoto, policy evaluation