KETIDAKSINKRONAN ANTARA PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT SENGKETA TANAH DENGAN DATA YURIDIS DI KANTOR PERTANAHAN (Studi Putusan Nomor 809 PK/Pdt/2022)

Revina Damayanti, Prof. Dr. Hartini, S.H., M.Si.

2025 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) penyebab terjadinya ketidaksinkronan antara Putusan Pengadilan terkait sengketa tanah dengan data yuridis di Kantor Pertanahan pada Putusan Nomor 809 PK/Pdt/2022; (2)  implikasi adanya ketidaksinkronan Putusan Pengadilan yang terkait sengketa tanah dengan data yuridis di Kantor Pertanahan pada Putusan Nomor 809 PK/Pdt/2022; (3) mekanisme yang seharusnya dilakukan agar tercipta konektivitas antara Putusan Pengadilan terkait sengketa tanah dengan data yuridis Kantor Pertanahan.  

       Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan melakukan studi kepustakaan dan melakukan penelitian lapangan yakni wawancara langsung dengan subjek penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sleman. Analisis data pada penelitian ini merupakan analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan hasil analisis data disajikan secara deskriptif.

       Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) penyebab terjadinya ketidaksinkronan antara putusan pengadilan terkait sengketa tanah dengan data yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten yaitu adanya putusan terdahulu putusan nomor 39/Pdt.G/2005/PN.Klt. jo. 167/Pdt/2006/PT.Smg. jo. 1433 K/Pdt/2009. jo. 759 PK/Pdt/2010, dalam perkara di putusan tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten tidak dilibatkan sebagai pihak serta belum adanya sistem komputerisasi di kantor pertanahan pada saat itu; (2) implikasi yang ditimbulkan dari ketidaksinkronan data tersebut yaitu kerugian bagi beberapa pihak, pihak pembeli atas tanah bersertifikat hak milik nomor 697/Klaten yang kemudian mengajukan permohonan pembatalan akta jual beli, serta pihak Bank Muamalat Cabang Klaten yang memberikan pembiayaan dalam transaksi jual beli atas tanah tersebut; (3) mekanisme yang seharusnya dilakukan agar tercipta konektivitas antara Putusan Pengadilan dengan data yuridis di Kantor Pertanahan yaitu pemenang perkara dalam putusan di atas berkewajiban untuk mengajukan permohonan  pembatalan sertifikat dengan dasar salinan putusan tersebut.

 

       This research aims to identify and analyze (1) the causes of the inconsistency between the Court’s Decision related to land disputes and the juridical data at the Land Office in Decision Number 809 PK/Pdt/2022; (2) the implications of the inconsistency between the Court’s Decision concerning land disputes and the juridical data at the Land Office in Decision Number 809 PK/Pdt/2022; (3) the mechanism that should be undertaken in order to establish connectivity between the Court’s Decision regarding land disputes and the juridical data of the Land Office.

       This research is a normative empirical study conducted through a literature review and field research, namely direct interviews with the research subjects. The location of this research was in Klaten Regency and Sleman Regency. The data analysis in this research employed a qualitative approach, and the results of the data analysis are presented descriptively.

       The results of this research show that (1) the cause of the discrepancy between court decisions related to land disputes and the juridical data at the Klaten Land Office is the existence of a prior decision, decision number. 39/Pdt.G/2005/PN.Klt. jo. 167/Pdt/2006/PT.Smg. jo. 1433 K/Pdt/2009. jo. 759 PK/Pdt/2010. In that case, the Klaten Land Office was not involved as a party, and at that time, there was no computerized system at the land office; (2) the implications arising from the inconsistency of such data were losses suffered by several parties, namely the purchaser of the land with ownership certificate number 697/Klaten who subsequently filed an application for the annulment of the sale and purchase deed, as well as Bank Muamalat Klaten Branch, which provided financing for the sale and purchase transaction of the land; (3) the mechanism that should be undertaken in order to establish connectivity between the Court’s Decision and the juridical data at the Land Office is that the prevailing party in the above decision is obliged to file an application for the annulment of the certificate on the basis of the copy of the decision.

 

Kata Kunci : kantor pertanahan, putusan pengadilan, sengketa tanah