KESIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH OTONOMI BARU PROVINSI PAPUA SELATAN (Studi kasus Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan)

SUCI PASKA M.Y. RAHALUS, Dr. Ratminto, M.Pol, Admin

2025 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kondisi kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Selatan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kesiapan aparatur dalam mendukung tata kelola pemerintahan di Daerah Otonomi Baru (DOB), serta mengidentifikasi berbagai kendala utama yang menghambat proses pengembangan kualitas SDM di lingkungan tersebut. Melalui tujuan ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk memperkuat fondasi pemerintahan di wilayah Papua Selatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci di bidang pengelolaan SDM, observasi partisipatif langsung terhadap aktivitas kebijakan, serta studi dokumentasi terhadap struktur organisasi dan manajemen kepegawaian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang mendalam dan menyeluruh mengenai profil serta kapasitas kesiapan aparatur di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan SDM di BKPSDM Provinsi Papua Selatan secara umum telah menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini terlihat dari kompetensi manajerial yang mulai terbentuk serta penerapan budaya kepemimpinan partisipatif yang efektif dalam meningkatkan komitmen pegawai. Selain itu, struktur organisasi telah didesain sedemikian rupa dengan mengacu pada prinsip merit system guna mendukung alur kerja yang transparan dan akuntabel dalam birokrasi pemerintahan daerah yang baru.

Meskipun terdapat kemajuan, penelitian ini menemukan tantangan signifikan berupa adanya kesenjangan kompetensi (competency gap) antara level pimpinan dan pelaksana, serta keterbatasan dalam penguasaan teknologi informasi. Kendala infrastruktur seperti stabilitas jaringan internet dan partisipasi masyarakat yang masih bersifat semu (pseudo-participation) juga menjadi hambatan serius. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang merata serta peningkatan infrastruktur digital menjadi kunci utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Provinsi Papua Selatan.

Kata Kunci: Kesiapan SDM, Tata Kelola Pemerintahan, Daerah Otonomi Baru, BKPSDM, Papua Selatan.

This study aims to analyze and evaluate the state of human resource readiness at the Civil Service and Human Resource Development Agency (BKPSDM) of South Papua Province. The primary focus of this research is to understand the readiness of civil servants to support governance in the New Autonomous Region (DOB) and to identify the key obstacles hindering the development of human resource quality in this area. Through this objective, it is hoped that appropriate strategies can be formulated to strengthen the foundation of governance in the South Papua region.

The method used in this research is a qualitative approach with a case study. Data collection was conducted comprehensively through in-depth interviews with key informants in the field of human resource management, direct participant observation of policy activities, and documentation studies of the organizational structure and personnel management. The collected data were then analyzed descriptively to provide an in-depth and comprehensive picture of the profile and capacity of civil servant readiness in the field.

The results indicate that human resource readiness at the BKPSDM of South Papua Province has generally shown positive development. This is evident in the emerging managerial competencies and the effective implementation of a participatory leadership culture in increasing employee commitment. Furthermore, the organizational structure has been designed in a manner that adheres to the merit system principle to support a transparent and accountable workflow within the new regional government bureaucracy.

Despite this progress, this study identified significant challenges in the form of a competency gap between leadership and executive levels, as well as limited mastery of information technology. Infrastructure constraints, such as internet network stability and pseudo-participation, also pose serious obstacles. This study concludes that strengthening human resources through equitable education and training and improving digital infrastructure are key to achieving good governance in South Papua Province.

Keywords: Human Resources Readiness, Governance, New Autonomous Region, BKPSDM, South Papua.

Kata Kunci : Kesiapan SDM, Tata Kelola Pemerintahan, Daerah Otonomi Baru, BKPSDM, Papua Selatan/Human Resources Readiness, Governance, New Autonomous Region, BKPSDM, South Papua.