Analisis Penerapan Tata Kelola dalam Pengelolaan Aset Tetap Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo)

Sekar Bening Milenia Assa, Abdul Halim, Prof., Dr., M.B.A., Ak., CA

2025 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab permasalahan pengelolaan aset tetap serta mendeskripsikan penerapan tata kelolanya pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dan analisis dokumen relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan aset di Kabupaten Kulon Progo tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek keterbatasan sumber daya manusia (SDM), ketidaktertiban administrasi, kendala proses legalisasi, keterbatasan anggaran, dan kendala adaptasi terhadap kebijakan baru. Meskipun Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah berupaya menerapkan tata kelola aset yang transparan dan akuntabel, tetapi implementasinya masih sebatas pemenuhan kewajiban administratif. Dengan memperbarui kajian terdahulu melalui penerapan teori stewardship dan sembilan prinsip tata kelola, penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola aset yang efektif menuntut peran pemerintah sebagai steward pelindung kepentingan publik jangka panjang, bukan sekadar pelaksana aturan administratif semata.

This study aims to analyze the root causes of fixed asset management problems and describe the implementation of its governance within the Kulon Progo Regency Government. Utilizing a qualitative method with a case study approach, data were collected through semi-structured interviews and relevant document analysis. The results indicate that asset management issues in this region are not merely technical but also encompass limitations in human resources, administrative disorder, constraints in the legalization process, budgetary limitations, and adaptation to new policies. Although the Kulon Progo Regency Government has attempted to implement transparent and accountable asset governance, its implementation remains limited to the fulfillment of administrative obligations. By updating previous studies through the application of stewardship theory and nine governance principles, this research concludes that effective asset governance demands the government's role as a steward protecting long-term public interests, rather than merely acting as an executor of administrative rules.

Kata Kunci : Tata Kelola Sektor Publik, Pengelolaan Aset Tetap, Barang Milik Daerah