PROBLEMATIKA PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MENCEGAH RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA KARANG INTAN

Muhammad Rizky Al Fariz, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi pembinaan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan terhadap pencegahan residivis. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi problematika yang dihadapi Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan dalam pemenuhan pembinaan Narapidana, serta merumuskan pengaturan hukum ke depan guna menekan angka residivis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan melalui wawancara dengan Narasumber dan Responden yaitu Petugas Kanwil Ditjenpas Kalimantan Selatan, Akademisi, Petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan, Narapidana Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan, dan mantan Narapidana Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan melalui program pembinaan kemandirian (budidaya ikan, perkebunan, peternakan, keterampilan) dan pembinaan kepribadian (kegiatan keagamaan, olahraga, seni, pramuka, serta pembinaan kesehatan). Program ini memiliki korelasi positif terhadap pencegahan residivis karena membekali narapidana dengan keterampilan dan nilai moral untuk kembali ke masyarakat. Namun, efektivitas pembinaan belum optimal akibat keterbatasan petugas, sarana prasarana, rendahnya tingkat pendidikan narapidana, serta pengaruh negatif lingkungan sosial pasca bebas. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pembinaan di Lapas Karang Intan dapat berperan dalam mencegah residivisme, tetapi memerlukan penguatan regulasi, penambahan sumber daya, dan strategi pembinaan yang lebih berkelanjutan agar tujuan pemasyarakatan berupa reintegrasi sosial dapat tercapai.

This study aims to analyze the correlation between inmate development at the Class IIA Karang Intan Narcotics Prison and recidivism prevention. It also aims to identify the challenges faced by the Class IIA Karang Intan Narcotics Prison in fulfilling inmate development needs and to formulate future legal regulations to reduce recidivism rates.

This research is a descriptive normative-empirical legal research. This research uses primary and secondary data. Primary data collection was conducted through field research through interviews with informants and respondents, namely officers from the South Kalimantan Directorate General of Corrections Regional Office, academics, officers from the Karang Intan Class IIA Narcotics Prison, inmates at the Karang Intan Class IIA Narcotics Prison, and former inmates at the Karang Intan Class IIA Narcotics Prison. Secondary data collection was conducted through literature studies. Data analysis in this study was conducted using qualitative methods.

The results of the study indicate that prisoner development is implemented through independence development programs (fish farming, plantations, animal husbandry, skills) and personality development (religious activities, sports, arts, scouting, and health development). This program has a positive correlation with recidivism prevention because it equips prisoners with the skills and moral values ??to return to society. However, the effectiveness of development is not optimal due to limited staff, infrastructure, low levels of education of prisoners, and the negative influence of the social environment after release. The conclusion of this study confirms that development at Karang Intan Prison can play a role in preventing recidivism, but requires strengthening regulations, increasing resources, and more sustainable development strategies to achieve the correctional goal of social reintegration.

Kata Kunci : Pembinaan Narapidana, Lapas Narkotika, Residivis, Pemasyarakatan, Reintegrasi Sosial, Regulasi Hukum