TINJAUAN TERHADAP PELINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA LAYANAN TAKE OVER KREDIT DI PT BANK NEGARA INDONESIA CABANG UGM

Ananda Dimas Ramadhan, Alfatika Aunuriella Dini, S.H., M.Kn., Ph.D.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk praktik take over kredit di PT Bank Negara Indonesia Cabang UGM dan menganalisis apakah praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta mengetahui dan menganalisis implikasi hukum dari implementasi sistem Hak Tanggungan Elektronik terhadap pelindungan bagi kreditur dalam praktik take over kredit.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung dengan data primer berupa wawancara. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual  (conceptual approach). Hasil analisis diuraikan dalam bentuk deskriptif dan preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik take over kredit di PT Bank Negara Indonesia Cabang UGM secara substantif sesuai dengan ketentuan subrogasi pada KUHPerdata, namun kurang sesuai secara formal karena tidak menggunakan akta autentik sebagai perjanjian kreditnya. Praktik ini juga berbeda dengan praktik pengalihan piutang dengan mekanisme cessie yang diatur pada POJK No. 26 Tahun 2024. Implikasi yuridisnya adalah perjanjian kredit di BNI KC UGM belum cukup memberi pelindungan hukum bagi BNI KC UGM sebagai kreditur baru dan pengalihan jaminan terpaksa dilakukan melalui mekanisme roya Hak Tanggungan untuk kemudian didaftarkan lagi, bukan melalui mekanisme pendaftaran peralihan Hak Tanggungan. Implementasi sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) terbukti telah meningkatkan efisiensi operasional dan kepastian waktu dalam prosedur tersebut, namun belum menyelesaikan permasalahan yuridis fundamental yang melandasinya.

This research aims to examine the credit takeover practices at PT Bank Negara Indonesia, UGM Branch Office, and to analyze whether these practices comply with the provisions in laws and regulations. It also seeks to identify and analyze the legal implications of the implementation of the Electronic Mortgage Right (HT-el) system for creditor protection in credit takeover practices.

This study is descriptive in nature, employing an empirical juridical research methodology. The research primarily utilizes secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, supported by primary data obtained through interviews. The data is analyzed qualitatively using statute approach and conceptual approach. The results of the analysis are presented in both descriptive and prescriptive forms.

The research findings indicate that the credit takeover practice at PT Bank Negara Indonesia, UGM Branch Office, is substantively compliant with the provisions of subrogation under the Indonesian Civil Code, yet it is formally non-compliant due to the non-use of an authentic deed for its credit agreement. This practice also differs from the assignment (cessie) mechanism regulated under OJK Regulation No. 26 of 2024. The juridical implication is that the credit agreement at BNI KC UGM does not sufficiently provide legal protection for BNI KC UGM as the new creditor, forcing the transfer of collateral to be conducted through the mechanism of mortgage right annulment (roya) followed by a new registration, rather than through an automatic transfer. The implementation of the Electronic Mortgage Right (HT-el) system has proven to enhance operational efficiency and timeliness in this procedure, yet it has not resolved the underlying fundamental juridical issues.

Kata Kunci : Pengalihan Piutang, Pelindungan Kreditur, Hak Tanggungan Elektronik