Analisis Perbandingan Antara Sewa dan Pembelian Dalam Pengadaan Kendaraan Dinas Di Pemerintah Kabupaten Bantul

Titahgusti Miladarma, Nursqi Amalia, S.Pd., M.Sc.

2025 | Tugas Akhir | D4 Manajemen dan Penilaian Properti

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara sistem pembelian dan penyewaan dalam pengadaan kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Bantul dengan menggunakan pendekatan campuran (mixed methods). Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui metode Total Cost of Ownership (TCO) untuk menilai efisiensi biaya antara kedua alternatif pengadaan, sedangkan pendekatan kualitatif dilaksanakan melalui wawancara terstruktur dengan tiga informan kunci yang mewakili instansi pengelola kendaraan dinas. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pembelian kendaraan dinas cenderung lebih efisien dalam jangka panjang karena memberikan kepemilikan aset tetap dan nilai residu yang dapat dimanfaatkan kembali sebagai pendapatan daerah, sementara sistem sewa dinilai lebih efisien untuk kebutuhan operasional bersifat temporer karena menekan biaya perawatan dan depresiasi. Hambatan utama penerapan sistem sewa di tingkat daerah adalah belum tersedianya dasar hukum dan mekanisme pengawasan yang jelas. Berdasarkan hasil sintesis kedua pendekatan, penelitian ini merekomendasikan penerapan model kebijakan hybrid procurement sebagai strategi optimal, yakni kombinasi antara pembelian untuk kendaraan strategis dan sewa untuk kendaraan operasional jangka pendek guna mewujudkan efisiensi fiskal, efektivitas pelayanan publik, dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah.

This study aims to analyze the comparison between purchasing and leasing systems in the procurement of official vehicles within the Bantul Regency Government by employing a mixed methods approach. The quantitative analysis was conducted using the Total Cost of Ownership (TCO) method to assess cost efficiency between the two procurement alternatives, while the qualitative analysis was carried out through structured interviews with three key informants representing local government agencies responsible for asset management. The results indicate that the purchasing system tends to be more efficient in the long term becuase it provides asset ownrership and residual value that can contribute to regional revenue, whereas the leasing system is considered more efficient for temporary operational needs as it reduces maintenance and depreciation costs. The primary obstacle to implementing the leasing system at the regional level are the absence of clear legal frameworks and supervision mechanisms. Based on the synthesis of both approaches, this study recommends adopting a hybrid procurement model as the optimal policy strategy, combining vehicle purchasing for strategic functions and leasing for shotr-term operatioanl purposes to achieve fiscal efficiency, public effectiveness, and accountability in regional asset management.

Kata Kunci : Efisiensi, Kendaraan Dinas, TCO, Kebijakan Publik, Pengadaan / Efficiency, Official Vehicles, TCO, Public Policy, Procurement