Kewarganegaraan Pascakolonial di Ruang Kelas: Guru dalam Dilema Peran Pendidik dan Aparatus Ideologi Negara (Studi Kasus di SDN 1 Ungaran Kota Yogyakarta dan SDN Tegal Klaci Kabupaten Sleman)
Aulia Khoiriya, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, M.A.
2025 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN
Penelitian ini mengkaji sistem pendidikan dan dilema posisi guru di tengah kondisi pascakolonial di ruang kelas. Sistem pendidikan dipengaruhi oleh feodalisme dan disrupsi kapitalisme yang membatasi praktik kewarganegaraan kritis dan otonomi guru dan peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan. Fokus penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana warisan feodalisme dan kolonialisme membentuk desain pendidikan, serta bagaimana guru menghadapi diskriminasi struktural dan menunjukkan resiliensi keseharian. Penelitian ini menggunakan konsep kewarganegaraan pascakolonial Gerry van Klinken sebagai kerangka analisis. Metode penelitian kualitatif dipilih dengan pendekatan studi kasus di dua sekolah, yaitu SDN Ungaran 1 Kota Yogyakarta dan SDN Tegal Klaci Kabupaten Sleman. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, diskusi forum, dan wawancara mendalam. Hasil menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia terjebak dalam logika sentralistik dan berorientasi pada pasar, hingga menghambat pengembangan nalar kritis warga negara. Kebijakan tercerminkan melalui aturan birokrasi guru, desain Kurikulum Merdeka, kebijakan ASPD, dan P5. Dengan demikian, praktik kewarganegaraan kritis terhambat oleh struktur kekuasaan hierarkis dan patronase warisan kolonialisme serta kapitalisme global, menegaskan pada praktik pendidikan yang cenderung membentuk subjek yang patuh. Perjuangan untuk pendidikan yang memberdayakan dan kesejahteraan guru adalah bagian dari perjuangan politik untuk merebut kembali makna kewarganegaraan.
This research examines the education system and the dilemma of the teacher's position amidst postcolonial conditions in the classroom. The education system is influenced by feudalism and the disruption of capitalism, which restrict the practice of critical citizenship and limit the autonomy of teachers and students in knowledge development. The focus of this study is to analyze how the legacies of feudalism and colonialism shape educational design, and how teachers navigate structural discrimination and exhibit everyday resilience. The study uses Gerry van Klinken's concept of postcolonial citizenship as an analytical framework. A qualitative research method was chosen with a case study approach conducted at two schools: SDN Ungaran 1 in Yogyakarta City and SDN Tegal Klaci in Sleman Regency. Data were collected through direct observation, forum discussions, and in-depth interviews. The findings indicate that the Indonesian education system is trapped in a centralistic and market-oriented logic, thus inhibiting the development of citizens' critical reasoning. This logic is reflected in policies such as bureaucratic regulations for teachers, the design of the Kurikulum Merdeka (Education Curriculum), the ASPD (Standardized School Assessment) policy, and P5 (Project for Strengthening Pancasila Student Profile). Consequently, the practice of critical citizenship is hampered by hierarchical power structures and patronage (legacies of colonialism and global capitalism), reinforcing educational practices that tend to mold obedient subjects. The struggle for empowering education and teacher welfare is thus part of a broader political struggle to reclaim the meaning of citizenship.
Kata Kunci : Teacher, Postcolonial Citizenship, Bureaucratic Capitalism, Everyday Resilience, Critical Education
