Kritik terhadap Rasionalitas Komunikatif dan Legitimasi Politik: Refleksi Filosofis atas Ruang Publikk: Refleksi Filosofis atas Ruang Publik Digital dalam Perspektif Jürgen Habermas

Mochamad Zidan Darmawan, Pembimbing utama: Drs. Agus Wahyudi, M.Si., M.A., Ph.D. Pembimbing pendamping: Shoim Mardiyah, S.Fil., M.Sc.

2025 | Skripsi | ILMU FILSAFAT

INTISARI

Konsep ruang publik dan rasionalitas komunikatif Jürgen Habermas menempatkan komunikasi rasional yang inklusif sebagai dasar legitimasi politik. Namun, hadirnya ruang publik digital menimbulkan tantangan baru berupa algoritma media sosial, polarisasi, dan dominasi modal simbolik. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana teori ruang publik Habermas masih memadai sebagai landasan legitimasi politik di era digital, dan menganalisis keterbatasannya dalam konteks ruang publik digital Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis hermeneutika-filosofis. Data diperoleh dari karya-karya utama Habermas serta literatur kritis seperti Fraser, Bourdieu, dan Foucault, ditambah laporan empiris mengenai polarisasi dan disinformasi digital. Analisis dilakukan melalui tahapan inventarisasi sumber, klasifikasi tema, dan penafsiran hermeneutis dengan langkah interpretasi teks, koherensi internal gagasan, dan refleksi kritis untuk menemukan makna filosofis dalam konteks Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, konsep ruang publik Habermas tetap relevan secara normatif sebagai tolok ukur legitimasi politik karena menuntut komunikasi yang rasional, inklusif, dan bebas dominasi. Kedua, penerapannya di Indonesia menghadapi hambatan material dan algoritmik: polarisasi politik yang diperkuat algoritma, konsentrasi kepemilikan media, dan rendahnya literasi digital mempersempit cakrawala deliberasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan literasi deliberatif, transparansi algoritma, dan mekanisme penghubung antara ruang publik informal dengan proses politik formal agar legitimasi demokrasi tetap terjaga.

Kata kunci: ruang publik, rasionalitas komunikatif, demokrasi digital, algoritma, deliberatif

ABSTRACT

Habermas’ concept of the public sphere and communicative rationality places inclusive rational communication as the foundation of political legitimacy. The rise of the digital public sphere introduces new challenges, including algorithmic personalization, polarization, and the dominance of symbolic capital. This research aims to assess the extent to which Habermas’ public sphere theory remains adequate as a basis for political legitimacy in the digital era and  analyze its limitations within Indonesia’s digital context.

This study employs a qualitative literature review with a philosophical-hermeneutic approach. Data were drawn from Habermas’ major works and critical literature such as Fraser, Bourdieu, and Foucault, along with empirical reports on polarization and digital disinformation. Analysis followed hermeneutic stages of source inventory, thematic classification, textual interpretation, internal coherence, and critical reflection to uncover philosophical meaning in the Indonesian setting.

The findings show, first, that Habermas’ framework remains normatively relevant as a benchmark for political legitimacy because it requires rational, inclusive, domination-free communication. Second, its application in Indonesia faces material and algorithmic constraints: political polarization reinforced by algorithms, concentrated media ownership, and low digital literacy narrow the horizon of deliberation. The study underscores the need to strengthen deliberative literacy, ensure algorithmic transparency, and create mechanisms linking informal public discourse with formal decision-making to safeguard democratic legitimacy.

 

Keywords: public sphere, communicative rationality, digital democracy, algorithms, deliberative 

Kata Kunci : ruang publik, rasionalitas komunikatif, demokrasi digital, algoritma, deliberatif