THE ROLE OF OF PRIOR INFORMED CONSENT (PIC) PROCEDURE IN ARTICLE 6 OF THE BASEL CONVENTION: COMPARING TWO CASES OF INTERNATIONAL TRANSBOUNDARY ELECTRONIC WASTE MOVEMENTS

Muhammad Rafa Ibnusina Nurdin, Linda Yanti Sulistiawati S.H., M.Sc., Ph.D.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini secara kritis menganalisis peran prosedur Prior Informed Consent (PIC) yang diatur dalam Pasal 6 Konvensi Basel dalam mengatur pergerakan lintas batas limbah elektronik (e-waste). Melalui studi hukum komparatif terhadap dua kasus, yaitu Kemitraan E-Waste Swiss–Ghana dan Skandal E-Waste Inggris–Indonesia (2019), penelitian ini mengeksplorasi bagaimana instrumen hukum internasional yang sama dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda tergantung pada kapasitas institusional negara pihak, interpretasi hukum, dan praktik penegakan hukum masing-masing. Kasus Swiss–Ghana menunjukkan bahwa kerangka kerja PIC, apabila disertai kerja sama yang erat dan penguatan kapasitas, dapat menjadi landasan hukum yang efektif untuk tata kelola e-waste yang terstruktur dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Sebaliknya, skandal Inggris–Indonesia mengungkap bagaimana klasifikasi yang ambigu, pengawasan yang lemah, dan penerapan PIC yang tidak konsisten dapat memungkinkan pengiriman limbah ilegal dan melemahkan tujuan regulasi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada teori kepatuhan (compliance theory), tata kelola lingkungan transnasional, dan teori interpretasi hukum, studi ini menyoroti sifat ganda prosedur PIC: sebagai mekanisme pencegahan untuk melindungi negara dari dumping limbah berbahaya sekaligus sebagai instrumen fasilitasi kerja sama internasional. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Konvensi Basel menyediakan kerangka regulasi yang komprehensif, efektivitasnya pada akhirnya bergantung pada bagaimana negara-negara pihak mengoperasionalkan dan menegakkan ketentuannya. Dengan membandingkan dua penerapan PIC yang kontras, penelitian ini memberikan wawasan mengenai praktik hukum lingkungan internasional yang terus berkembang serta tantangan dalam mencapai tata kelola e-waste lintas batas yang efektif.

This thesis critically examines the role of the Prior Informed Consent (PIC) procedure established under Article 6 of the Basel Convention in regulating transboundary movements of electronic waste (e-waste). Through a comparative legal analysis of the Switzerland–Ghana E-Waste Partnership and the UK–Indonesia E-Waste Scandal (2019), the research explores how the same international legal instrument can produce markedly different outcomes depending on states’ institutional capacities, legal interpretations, and enforcement practices. The Switzerland–Ghana case demonstrates how the PIC framework, when coupled with robust cooperation and capacity building, can serve as an effective legal foundation for structured e-waste management and environmentally sound practices. In contrast, the UK–Indonesia scandal reveals how ambiguous classifications, limited oversight, and inconsistent application of PIC can enable illegal waste shipments and undermine regulatory objectives. Employing a normative legal research methodology grounded in compliance theory, transnational environmental governance, and legal interpretation, this study highlights the dual nature of the PIC procedure: as both a preventive safeguard against hazardous waste dumping and a facilitative tool for international cooperation. The findings underscore that while the Basel Convention provides a comprehensive regulatory framework, its effectiveness ultimately depends on how states operationalize and enforce its provisions. By juxtaposing two contrasting applications of PIC, this research offers insights into the evolving practice of international environmental law and the challenges of achieving effective transboundary e-waste governance.

Kata Kunci : Basel Convention, Prior Informed Consent, e-waste, international environmental law, compliance, legal interpretation, transboundary movements