Analisis Faktor-Faktor yang Berperan dalam Keberhasilan Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta)

Lingga Yudhana, Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., Ak., CA

2025 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berperan pada keberhasilan pencapaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang optimal pada satker Kanwil Kemenkumham DIY.

Metode penelitian – Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dan analisis dokumen sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari satker berkinerja unggul (Kanwil Kemenkumham DIY), satker pembanding, dan regulator (KPPN Yogyakarta).

Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sembilan faktor yang berperan pada keberhasilan pencapaian nilai IKPA pada satker Kanwil Kemenkumham DIY yaitu faktor komitmen organisasi, kompetensi SDM, sistem penghargaan dan sanksi, struktur organisasi pengelolaan anggaran, monitoring dan evaluasi, budaya organisasi, komunikasi dan koordinasi, dukungan regulator dan strategi pengelolaan anggaran. Terdapat fenomena isomorfisme koersif dan normatif dalam keberhasilan pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran pada Kanwil Kemenkumham DIY.

Batasan/Implikasi – Penelitian ini terbatas dilakukan pada implementasi sistem pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja Kanwil Kemenkumham DIY dan dua satker pembanding lainnya. Implikasi dari penelitian ini secara praktis adalah hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh satuan kerja untuk mendesain strategi yang efektif dalam mencapai nilai IKPA yang optimal. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur artikel mengenai sistem pengukuran kinerja di Indonesia dari dimensi pelaksanaan anggaran dan teori isomorfisme institusional.

Orisinalitas – Penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya mengenai implementasi sistem pengukuran kinerja di Indonesia dari aspek kinerja pelaksanaan anggaran yang masih sangat terbatas. Penelitian ini menggunakan rerangka implementasi strategi yang belum banyak digunakan pada penelitian sebelumnya. Selain itu, pada penelitian ini juga menggali faktor-faktor yang berperan dalam pencapaian nilai IKPA dari satker pembanding dengan rentan nilai IKPA yang berbeda dengan satker Kanwil Kemenkumham DIY untuk mendapatkan faktor unik pada Kanwil Kemenkumham DIY.

Purpose – This study aims to analyze the contributing factors to the successful achievement of optimal Budget Execution Performance Indicator (IKPA) scores at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the Special Region of Yogyakarta.

Methodology – This research employed a qualitative method with a case study approach at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the Special Region of Yogyakarta. Data were collected through in-depth interviews and secondary document analysis. Primary data were gathered via in-depth interviews with key informants from the high-performing work unit of the Ministry of Law and Human Rights in the Special Region of Yogyakarta, comparative work units, and the regulator (KPPN Yogyakarta).

Findings – The results indicate that nine factors contribute to the successful achievement of IKPA scores at the Ministry of Law and Human Rights in the Special Region of Yogyakarta: organizational commitment, HR competence, reward and punishment systems, organizational structure, monitoring and evaluation, organizational culture, communication and coordination, regulatory support, and budget management strategies. The study also identifies the phenomenon of coercive and normative isomorphism influencing the budget execution performance at the institution.

Limitations/Implications – This research is limited to the implementation of the budget execution performance measurement system at the Ministry of Law and Human Rights in the Special Region of Yogyakarta and two other comparative work units. The practical implication is that these findings can serve as a reference for all government work units in designing effective strategies to achieve optimal IKPA scores. Furthermore, this study enriches the literature on performance measurement systems in Indonesia from the dimension of budget execution and institutional isomorphism theory.

Originality – This research fills a gap in previous studies on the implementation of performance measurement systems in Indonesia, which have rarely focused on the budget execution aspect. It utilizes a strategy implementation framework that has not been widely used in prior related research. Moreover, this study also uncovers factors from comparative work units with different IKPA score ranges to identify the unique success factors present at the Ministry of Law and Human Rights in the Special Region of Yogyakarta.

Kata Kunci : Kinerja Anggaran, IKPA, Sistem Pengukuran Kinerja, Teori Institusional, Rerangka Implementasi Strategi, Organisasi Sektor Publik