Strategi Top-Down dalam Mengatasi Kesenjangan Digital di Era Desentralisasi Indonesia: Studi Kasus Indeks Literasi Digital di Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Tengah

Revanska Rizky Utha, Dr. Rochdi Mohan Nazala MSA., M.Litt.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hubungan Internasional

Penelitian kebijakan ini mengkaji tentang implementasi strategi top-down pada kegiatan literasi digital di Indonesia. Dengan peringkat 50 besar pada "World Digital Competitiveness Ranking 2024" Indonesia perlu menaikkan peringkat untuk dapat meningkatkan daya saing SDMnya. Adanya relasi antara tekanan global dan respons nasional transformasi digital semakin mendorong urgensi literasi digital kepada masyarakat untuk segera dilaksanakan. Strategi top-down pada kegiatan literasi digital yang telah diselenggarakan sebagai upaya bagi percepatan mengatasi kesenjangan indeks literasi digital yang ada untuk pemerataan peningkatan kualitas SDM di Indonesia. Namun, implementasi strategi top-down menghasilkan respons yang berbeda di tiap wilayah. Studi ini menganalisis strategi yang sama diterapkan namun hasilnya bisa berbeda – beda. Dikaji dalam bentuk analisis komparatif dan studi kasus, keberhasilan dan tantangan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan kondisi sosial, pembangunan dan konteks politik pemerintahan di daerah.

Hasil penelitian ini merefleksikan proses implementasi kebijakan bersifat lintas level dan tidak hanya berhenti di lingkup Pemerintah Pusat saja, tapi juga dapat dilihat hingga ke tingkat dibawahnya hingga ke konteks lokalnya seperti penerimaan masyarakat. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik pada model top-down di kegiatan literasi digital di Indonesia, terdapat enam variabel implementasi yang ideal dimana setiap kinerja dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling bergantung satu sama lain. Pada Provinsi Jawa Timur, pendekatan top-down dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang minim dan akan bergulir dengan sendirinya sehingga menjadikan kondisi ideal dan menjadi role model untuk daerah lainnya. Namun, dalam kondisi yang tidak ideal seperti Provinsi Sulawesi Tengah, interferensi secara langsung dari para Pemangku Kepentingan menjadi sangat diperlukan.

This policy research examines the implementation of top-down strategies in digital literacy activities in Indonesia. With a ranking in the top 50 of the "World Digital Competitiveness Ranking 2024", Indonesia needs to improve its ranking to enhance the competitiveness of its human resources. The relationship between global pressure and the national response to digital transformation further encourages the urgency of digital literacy in the community to be implemented immediately. A top-down strategy for digital literacy activities has been held as an effort to accelerate the gap in the existing digital literacy index for equitable distribution to improve the quality of human resources in Indonesia. However, the implementation of a top-down strategy results in a different response in each region. This study analyzed the same strategies applied but the results could be different. Studied in the form of comparative analysis and case studies, the success and challenges of these policies are influenced by differences in social conditions, development and political context of government in the region.

The results of this study reflect that the policy implementation process is cross-level and does not only stop at the scope of the Central Government, but also can be seen down to the lower level in the local context such as public acceptance. Using the theory of public policy implementation in the top-down model in digital literacy activities in Indonesia, there are six ideal implementation variables where each performance is influenced by several variables that are interdependent with each other. In East Java Province, the top-down approach can be implemented with minimal resources and will roll out on its own to create ideal conditions and become a role model for other regions. However, in non-ideal conditions, such as those in Central Sulawesi Province, direct interference from stakeholders is necessary.

Kata Kunci : Literasi Digital, Top-Down, Transformasi Digital, Pembagian Kewenangan