Reproduksi Ideologi Heteronormativitas Dalam Teks-teks Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Tentang Larangan Konten Siaran Bermuatan LGBT 2016–2024

Nobertus Mario Baskoro, Dr. Arifah Rahmawati, M.A.

2025 | Tesis | S2 Kajian Budaya dan Media

Penelitian ini bertujuan untuk menemukenali bagaimana teks-teks larangan konten siaran bermuatan LGBT yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sejak tahun 2016 hingga 2024 mereproduksi ideologi heteronormativitas dan mengapa demikian. Metode Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough diterapkan kepada teks-teks yang terdiri dari surat edaran, surat teguran, publikasi internal, dan peraturan perundang-undangan dalam bingkai teori Abjeksi (Julia Kristeva), Teknologi Gender (Teresa De Lauretis), dan Kekerasan Kultural (Johan Galtung). Penelitian ini menemukan bahwa pola argumentasi di dalam teks-teks KPI tentang larangan konten siaran bermuatan LGBT mencerminkan mekanisme penolakan terhadap ekspresi gender alternatif dan homoseksualitas. Tercermin dari bentuk-bentuk wacana yang terepresentasikan, KPI memanfaatkan tafsir agama mayoritas, norma budaya tentang kesopanan dan kesusilaan, kepercayaan patologis tentang LGBT, dan standar maskulinitas untuk mengusir kelompok minoritas gender dan seksual dari ruang publik penyiaran, serta membuat praktik diskriminasi tersebut terlihat normal dan alami. Larangan konten siaran bermuatan LGBT juga tidak muncul begitu saja dari ruang hampa, melainkan lahir dari sikap reaktif KPI atas ledakan sentimen anti LGBT pada awal tahun 2016. KPI kemudian merawat sentimen tersebut sampai sekarang, bersama otoritas keagamaan konservatif, elit-politik, dan rezim medis –jaringan aktor kekuasaan yang mengambil keuntungan politik dari kepanikan moral homofobia.

This study aims to identify how the texts of the ban on LGBT-related broadcast content issued by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) from 2016 to 2024 reproduce the ideology of heteronormativity and why this is so. Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis method is applied to the texts of notification letters, warning letters, internal publications, and laws and regulations within the theoretical framework of Abjection (Julia Kristeva), Gender Technology (Teresa De Lauretis), and Cultural Violence (Johan Galtung). This study finds that the argumentation patterns in the KPI's texts regarding the ban on LGBT-related broadcast content reflect mechanisms of rejection of alternative gender expressions and homosexuality. Reflected in the forms of discourse represented, KPI utilizes interpretations of the majority religion, cultural norms of politeness and morality, pathological beliefs about LGBT, and standards of masculinity to exclude gender and sexual minority groups from the public broadcasting space, and make these discriminatory practices appear normal and natural. The ban on LGBT-related broadcast content did not just emerge naturally, but rather emerged from the KPI's reactive stance to the explosion of anti-LGBT sentiment in early 2016. The KPI then nurtured this sentiment until now, together with conservative religious authorities, political elites, and the medical regime – a network of power actors who took political advantage of the homophobic moral panic.

Kata Kunci : gender, seksualitas, media, Abjeksi, Teknologi Gender, Kekerasan Kultural