Transformasi Organisasi di Sektor Publik: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Badan Informasi Geospasial

Dany Nugroho, Puguh Prasetya Utomo, S.I.P., M.P.A., Ph.D.

2025 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Ketidakpastian kondisi lingkungan dalam bentuk VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) memaksa organisasi untuk berubah dan bertransformasi supaya bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Pemerintah pusat melalui visi pemerintahan Presiden Joko Widodo merespon dengan upaya transformasi melalui kebijakan penyederhanaan birokrasi yang terdiri dari tiga tahapan yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Tujuannya adalah supaya instansi sektor publik menjadi lebih agile dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Kebijakan ini merupakan sebuah bentuk transformasi organisasi yang bersifat all-in yang artinya perubahan dilakukan sesuai desain organisasi yang ditetapkan dan desain organisasi tersebut harus diadopsi oleh seluruh instansi secara serempak. Penelitian ini berfokus pada Badan Informasi Geospasial menjadi salah satu instansi yang melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi yang memiliki latar belakang budaya organisasi dengan nilai entropi yang tinggi. Adanya entropi budaya pada organisasi menjadi karakteristik unik yang membedakan pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi sehingga perlu diteliti bagaimana pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan dan dampak yang dihasilkan baik yang diharapkan maupun yang diharapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Badan Informasi Geospasial mampu melaksanakan semua tahapan kebijakan penyederhanaan birokrasi, namun terdapat ketidakcocokan dengan desain organisasi yang diinginkan oleh Kemenpan RB yaitu pada unit kerja yang besar dan memiliki substansi jelas dalam setiap level hierarkinya dan pada unit kerja kesekretariatan yang terdiri dari beberapa bidang dengan kompetensi yang berbeda. Entropi budaya yang bernilai tinggi juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan dalam bentuk komunikasi yang tidak efektif dan pembagian tugas yang tidak dapat dilakukan secara ideal. Dampak dari kebijakan yang diinginkan berbentuk pengambilan keputusan yang lebih cepat, berkurangnya sekat unit kerja, organisasi yang lebih agile dan peningkatan partisipasi pegawai. Sementara dampak yang tidak diinginkan berbentuk rentang kendali pimpinan yang menjadi lebih luas, berkurangnya kesempatan promosi dan meningkatnya peluang kaderisasi serta meningkatnya beban kerja pegawai.

The uncertainty of environmental conditions characterized by VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) compels public organizations to undergo transformation in order to remain adaptive and responsive to change. In response, the Indonesian government under the leadership of President Joko Widodo has introduced a bureaucratic simplification policy consisting of three stages which are the simplification of organizational structures, the harmonization of job positions, and the adjustment of work systems. This policy aims to foster agility and adaptability within public institutions through an all-in and organizational transformation approach, whereby a standardized design must be uniformly adopted by all agencies. This study focuses on the implementation of this policy within the Geospatial Information Agency (BIG), an institution characterized by high cultural entropy. The research seeks to examine the implementation process and assess both the intended and unintended impacts of the policy. The findings reveal that, while BIG has successfully carried out all phases of the policy, there are notable misalignments with the organizational design envisioned by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (Kemenpan RB), particularly concerning large work units lacking clear hierarchical substance and secretariat units comprising divisions with varied competencies. Furthermore, the presence of high cultural entropy negatively influences implementation through ineffective communication and suboptimal task delegation. The intended impacts of the policy include improved decision-making speed, reduced structural silos, enhanced organizational agility, and greater employee participation. However, unintended consequences such as an increased span of control for leaders, limited promotion and increase of leadership development opportunities, also higher employee workloads were also identified. 

Kata Kunci : Penyederhanaan Birokrasi, Entropi Budaya, Agile Organization, Dampak Kebijakan