Ekstensi Kewenangan Regulator Penyiaran Layanan Video Streaming di Indonesia Dalam Menindaklanjuti Konten Film Bermuatan Pornografi Pada Netflix

Hansel Jeremiah Ivander, Alfatika Aunuriella Dini, S.H., M.Kn., Ph.D

2025 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tata kelola dan moderasi konten-konten film bermuatan pornografi pada platform streaming VoD seperti Netflix untuk mengetahui kesesuaiannya dengan instrumen-instrumen hukum di Indonesia agar dapat diketahui bagaimana regulator penyiaran layanan video streaming di Indonesia dapat mengambil peran dalam mengawasi dan menindaklanjuti hal tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris-normatif. Adapun Penulis memperoleh data primer melalui wawancara langsung dengan para responden dan/atau narasumber terkait dengan permasalahan dalam tesis ini, sedangkan data sekunder diperoleh Penulis melalui studi kepustakaan dan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan analisis data yang Penulis implikasikan dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Analisis data menggunakan metode kualitatif, disajikan secara deskriptif analitis, dan metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

Penelitian ini memiliki kesimpulan: Pertama, sejatinya pengaturan tata kelola dan moderasi konten-konten film bermuatan pornografi pada platform streaming VoD seperti Netflix telah sesuai dengan instrumen-instrumen hukum di Indonesia sebagaimana dibuktikan melalui ketersediaan fitur-fitur yang menunjang penyelenggaraan platform secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Beberapa di antaranya mulai dari tersedianya layanan pengaduan yang dapat diakses dengan mudah bagi pengguna, ketentuan untuk menetapkan rating usia profil atau memblokir konten film tertentu, dan/atau fitur Kontrol Orang Tua sebagai salah satu kewajiban Netflix untuk memprioritaskan pelindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses platformnya. Kedua, peran yang dapat dilakukan oleh para regulator penyiaran layanan video streaming di Indonesia seperti KPI, LSF RI, dan/atau KOMDIGI RI dalam mengawasi dan menindaklanjuti keberadaan konten-konten film bermuatan pornografi pada platform streaming VoD seperti Netflix adalah dengan melakukan serta menekankan sosialisasi budaya sensor mandiri (self-censorship) secara masif kepada semua lapisan unsur masyarakat sembari menyelenggarakan diskursus dengan seluruh stakeholders terkait, para insan penyiaran maupun perfilman, masyarakat, dan semua pihak terkait lainnya untuk bersinergi mengatasi masalah ini.

This research aims to determine and analyze the governance and moderation of pornographic film content on VoD streaming platforms such as Netflix to determine its compliance with legal instruments in Indonesia so that it can be determined how the regulator of video streaming services broadcasting in Indonesia can play a role in supervising and following up on this matter.

This research is an empirical-normative legal research. The researcher obtained primary data through direct interviews with respondents and/or sources related to the problems in this thesis, while secondary data was obtained by the researcher through literature studies and tracing of laws and regulations. The data analysis approach method that the researcher implied in writing this thesis uses a conceptual approach and a law and regulation approach. Data analysis uses a qualitative method, presented descriptively analytically, and the method of drawing conclusions is carried out deductively.

This study has the following conclusions: First, in fact, the governance and moderation of pornographic film content on VoD streaming platforms such as Netflix are in accordance with legal instruments in Indonesia as evidenced by the availability of features that support the implementation of the platform reliably, safely, and responsibly. Some of them start from the availability of complaint services that can be easily accessed by users, provisions for setting profile age ratings or blocking certain film content, and/or Parental Control features as one of Netflix's obligations to prioritize protection for children who use or access its platform. Second, the role that can be played by regulators of video streaming service broadcasting in Indonesia such as KPI, LSF RI, and/or KOMDIGI RI in supervising and following up on the existence of pornographic film content on VoD streaming platforms such as Netflix is by conducting and emphasizing the massive socialization of self-censorship culture to all levels of society while holding discourses with all relevant stakeholders, broadcasters and film workers, the public, and all other relevant parties to work together to overcome this problem.

Kata Kunci : KPI, konten film bermuatan pornografi, platform streaming VoD