PELINDUNGAN PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT EFISIENSI UNTUK MENCEGAH KERUGIAN PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Luliko Misi, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M. Hum.

2025 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan efisiensi untuk mencegah kerugian perusahaan, ditinjau dari perspektif hak asasi pekerja sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta Undang-Undang Cipta Kerja. Fokus utama kajian ini adalah untuk menilai apakah tindakan pemutusan hubungan kerja atas dasar efisiensi dapat dibenarkan secara hukum dan hak asasi manusia, serta bentuk pelindungan hukum yang diberikan kepada pekerja dalam situasi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer sekunder, dan tersier, serta didukung oleh wawancara dengan narasumber dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang memiliki kewenangan dalam pemantauan, penyelidikan, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial terkait pemutusan hubungan kerja. Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan pertama, pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi untuk mencegah kerugian perusahaan dapat dianggap sesuai dengan hak asasi pekerja sebagaimana diatur dalam ICESCR, sepanjang pelaksanaannya dilakukan secara adil, transparan, dan sejalan dengan prinsip hak asasi pekerja dalam ICESCR. Kedua, pelindungan hukum bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena efisiensi untuk mencegah kerugian perusahaan telah diatur secara normatif dan prosedural melalui UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, yang mewajibkan pemberian kompensasi, jaminan sosial, serta mekanisme penyelesaian perselisihan, dan dikuatkan oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, khususnya Pasal 6, 7, dan 8, yang menekankan pentingnya perlindungan hak atas pekerjaan, kondisi kerja yang adil, serta kebebasan berserikat dan berunding secara adil dan transparan dalam setiap proses pemutusan hubungan kerja.

The objective of this research is to examine and analyze termination of employment carried out on the grounds of efficiency to prevent company losses, from the perspective of workers’ human rights as regulated in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) and the Omnibus Law on Job Creation (UU Cipta Kerja). The main focus of this study is to assess whether termination of employment on the basis of efficiency can be justified in terms of law and human rights, and to identify the forms of legal protection provided to workers in such situations.

This research is a normative legal study of a descriptive nature. The data were obtained through literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials, supported by interviews with resource persons from the National Human Rights Commission (Komnas HAM), which has the authority to monitor, investigate, and resolve industrial relations disputes related to termination of employment. The data were analyzed qualitatively and presented descriptively.

The findings show, first, that termination of employment on the grounds of efficiency to prevent company losses may be considered in accordance with workers’ human rights as regulated under the ICESCR, provided that it is implemented fairly, transparently, and in alignment with the human rights principles enshrined in the covenant. Second, legal protection for workers who experience termination due to efficiency is normatively and procedurally regulated under the Job Creation Law and its implementing regulations, which mandate the provision of compensation, social security, and access to dispute resolution mechanisms. These are further reinforced by the human rights principles under the ICESCR, particularly Articles 6, 7, and 8, which emphasize the importance of protecting the right to work, fair working conditions, and the freedom of association and collective bargaining in any employment termination process.

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Efisiensi, Hak Asasi Manusia, Pelindungan, Pekerja