Nama organisasi politik Islam Mesir (1913-2011): wacana keagamaan sebagai konstruksi identitas dan strategi politik

Hamdan, Prof. Dr. Syamsul Hadi, S.U., M.A.; Prof. Dr. Wening Udasmoro, M.Hum., DEA.

2025 | Disertasi | S3 Ilmu-ilmu Humaniora

Pembahasan dalam penelitian ini terkait penamaan organisasi politik Islam Mesir dalam kurun waktu 1913-2011. Secara teoretis, pendekatan yang dilakukan adalah analisis wacana kritis Norman Fairclough. Secara metodologis, ada tiga tataran yang dilakukan terkait pendekatan ini, yaitu tataran deskripsi kebahasaan, interpretasi institusional, dan eksplanasi eksternal. Kajian ini dilengkapi dengan pembahasan relasi interdiskursif mengingat banyaknya kajian dari pihak luar (outsider) mengenai organisasi politik Islam Mesir yang juga akan memperkaya kajian serupa oleh peneliti Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan penelitian, yaitu pengumpulan data, analisis, dan penyajian hasil analisis. Dari kajian yang dilakukan, ditemukan bahwa penamaan gerakan Islam di Mesir pada kurun waktu 1913-2013, memiliki dua bagian dinamis terkait perkembangan di dalamnya. Pada masa 1913-2010, dunia politik Mesir dipengaruhi oleh situasi penjajahan (sampai tahun 1922), kerajaan (1922-1952), dan republik (1952-2010). Pada masa ini, gerakan Islam lebih bebas dalam menunjukkan identitas keislaman melalui nama yang digunakan dalam organisasi. Pada masa ini, nama-nama organisasi bernuansa islami muncul dengan referensi utama pada aliran salafi, islahi, dan jihadi. Peristiwa tahun 2011 mengubah kondisi ini. Seiring dengan pelarangan penggunaan atribut-atribut Islam, organisasi-organisasi Islam kemudian menggunakan nama-nama dengan nuansa nasionalisme untuk organisasi yang didirikan, yaitu partai-partai politik, tetapi keislaman tetap muncul pada konsep partai. Pihak yang paling keras bereaksi terhadap gerakan-gerakan Islam adalah pemerintah Mesir karena gerakan Islam adalah pengkritik utama program-program pemerintah. Gerakan-gerakan Islam Mesir sendiri tidak sepenuhnya lepas dari konflik kepentingan masing-masing kelompok.

The discussion in this study is related to the naming of Egyptian Islamic political organizations in the period 1913-2011. Theoretically, the approach taken is critical discourse analysis by Norman Fairclough. Methodologically, there are three levels taken related to this approach, namely the level of linguistic description, institutional interpretation, and external explanation. This study is complemented by a discussion of interdiscursive relations considering the many studies from outsiders regarding Egyptian Islamic political organizations that will also enrich similar studies by Indonesian researchers. In its implementation, this study was conducted in three stages of research, namely data collection, analysis, and presentation of analysis results. From the conducted analysis, it was found that the naming of Islamic movements in Egypt in the period 1913-2013 had two dynamic parts related to developments within it. During the period 1913-2010, the Egyptian political world was influenced by the colonial situation (until 1922), the kingdom (1922-1952), and the republic (1952-2010). During this period, Islamic movements were freer to show their Islamic identity through the names used in their organizations. During this period, the names of Islamic organizations emerged with primary references to the Salafi, Islahi, and Jihadi movements. The events of 2011 changed this condition. Along with the prohibition on the use of Islamic attributes, Islamic organizations then used names with nationalistic nuances for the organizations they founded, namely political parties, but Islam still appeared in the concept of the party. The party that reacted most strongly to Islamic movements was the Egyptian government because Islamic movements were the main critics of government programs. The Egyptian Islamic movements themselves were not entirely free from the conflicts of interest of each group.

Kata Kunci : gerakan Islam Mesir, islahi, salafi, jihadi