Laporkan Masalah

Analisis Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat Menggunakan Pendekatan Systematic Literature Review

I GUSTI AYU PUTRI H, Ir. Dwiko Budi Permadi., S.Hut., M.Sc., Ph.D., IPU.

2025 | Skripsi | S1 KEHUTANAN

Perhutanan Sosial (PS) adalah kebijakan strategis yang memberikan hak

kelola hutan kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan, menjaga

kelestarian lingkungan, dan mengurangi ketimpangan akses terhadap sumber daya

hutan. Namun, implementasinya di berbagai wilayah masih menunjukkan hasil

yang beragam serta menghadapi tantangan, terutama dalam aspek kelembagaan,

regulasi, dan partisipasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic

Literature Review (SLR) untuk mengevaluasi pelaksanaan PS di Provinsi D.I.

Yogyakarta, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Studi ini mengkaji tren

penelitian, tantangan, dan gap implementasi berdasarkan literatur ilmiah yang terbit

antara tahun 2007 hingga 2024, sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih

adaptif dan berkelanjutan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Yogyakarta relatif berhasil dalam

pelaksanaan PS, didukung kelembagaan lokal yang kuat, ekowisata yang

berkembang, dan kontribusi terhadap PAD. Lampung menghadapi hambatan dalam

bentuk ketidaksinkronan regulasi, lemahnya pendampingan pasca-izin, serta

ketimpangan internal kelompok. Di NTB, kelembagaan lemah, rendahnya

legalisasi, serta dominasi tengkulak menjadi persoalan utama. Ketimpangan akses,

minimnya peran perempuan dalam kelembagaan, dan keterbatasan lahan juga

menjadi tantangan umum di ketiga wilayah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan PS sangat bergantung

pada kestabilan regulasi, penguatan kelembagaan, diversifikasi usaha, dan integrasi

dengan sektor ekonomi lokal. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam

merumuskan kebijakan PS yang lebih inklusif, kontekstual, dan berkelanjutan, serta

mendorong studi lanjutan terkait aspek ekologi, kelompok rentan, dan model bisnis

hutan kemasyarakatan.

Kata kunci: perhutanan sosial, systematic literature review, kebijakan perhutanan

sosial, implementasi perhutanan sosial.

Social Forestry (SF) is a strategic policy that grants communities the rights

to manage forests with the objectives of improving welfare, preserving

environmental sustainability, and reducing disparities in access to forest resources.

However, its implementation across various regions has yielded mixed results and

continues to face significant challenges, particularly in the areas of institutional

capacity, regulatory frameworks, and community participation. This study employs

a Systematic Literature Review (SLR) approach to evaluate the implementation of

SF in the provinces of D.I. Yogyakarta, Lampung, and West Nusa Tenggara (NTB).

The study examines research trends, challenges, and implementation gaps based on

scientific literature published between 2007 and 2024, providing a foundation for

the development of more adaptive and sustainable policies.

The analysis indicates that Yogyakarta has achieved relative success in

implementing SF, supported by strong local institutions, the growth of ecotourism,

and contributions to local government revenue. Lampung faces obstacles such as

regulatory inconsistencies, insufficient post-permit facilitation, and internal group

disparities. In NTB, weak institutional structures, low rates of legalization, and the

dominance of intermediaries are the main issues. Common challenges across all

three regions include unequal access, limited participation of women in institutions,

and land constraints.

This study concludes that the success of SF is highly dependent on

regulatory stability, institutional strengthening, business diversification, and

integration with local economic sectors. These findings are expected to inform the

development of more inclusive, context-specific, and sustainable SF policies, as

well as encourage further research on ecological aspects, vulnerable groups, and

community-based forest business models

Keywords: social forestry, systematic literature review, social forestry policy,

social forestry implementation.

Kata Kunci : perhutanan sosial, systematic literature review, kebijakan perhutanan sosial, implementasi perhutanan sosial.

  1. S1-2025-427422-abstract.pdf  
  2. S1-2025-427422-bibliography.pdf  
  3. S1-2025-427422-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2025-427422-title.pdf