IDENTIFIKASI TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PEMAKSAAN DI SAMPANG MADURA: STUDI LINGUISTIK FORENSIK

Mashud, Dr. Sailal Arimi, M.Hum.

2025 | Tesis | S2 Linguistik

Tindak pidana pemerasan dan pemaksaan banyak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sampang, Madura. Tindak pidana pemerasan dan pemaksaan diatur dalam pasal 368 dan pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep tindak pidana pemerasan dan pemaksaan sebagai kejahatan berbahasa, mendeskripsikan kronologi serta pola tindak tutur, dan menjelaskan konstruksi makna yang muncul dalam tindak pidana pemerasan dan pemaksaan di Sampang Madura. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling dalam penelitian ini adalah mencari data yang sesuai dengan objek kajian, yaitu pemerasan dan pemaksaan. Sumber data penelitian ini diambil situs resmi Mahkamah Agung. Data dalam penelitian adalah tiga putusan Pengadilan Negeri Sampang. Penelitian ini menggunakan pragmatik dan Model SPEAKING Hymes. Analisis pragmatik menggunakan teori tindak tutur ilokusi Searle (1976) dan teori presupposisi Yule (1996) untuk mengkategorikan jenis-jenis tindak tutur yang terdapat dalam ujaran pemerasan dan pemaksaan. Kedua, analisis konteks komunikasi menggunakan model SPEAKING Hymes untuk mengkaji konstruksi makna tuturan. Hasil penelitian menunjukkan; 1) bahasa sebagai alat kejahatan untuk memeras memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 3638 dan pasal 335 KUHP. Pola tindak tutur pemerasan dan pengancaman terdiri dari tindak tutur direktif, komisif, dan ekspresif. Dari segi konstruksi makna, ketiga kasus memiliki kesamaan dalam penggunaan ujaran ancaman, perbedaan utama terletak pada; 1) kehadiran atau ketiadaan alat fisik sebagai pendukung verbal, 2) tingkat eksplisitnya bahasa ancaman, dan 3) dampak pada korban.

Extortion and coercion crimes are prevalent in various regions, including Sampang Regency, Madura. Extortion and coercion crimes are regulated in Articles 368 and 335 of the Criminal Code (KUHP). This study aims to explain the concept of extortion and coercion as crimes of language, describe the chronology and patterns of speech acts, and explain the construction of meaning that emerges in extortion and coercion crimes in Sampang, Madura. This study uses purposive sampling techniques. Purposive sampling in this study involves seeking specific data relevant to the research object, namely extortion and coercion. The data sources for this study were obtained from the official website of the Supreme Court. The data in this study consist of three decisions from the Sampang District Court related to cases of extortion and coercion. This study uses pragmatics and the SPEAKING Hymes Model. Pragmatic analysis uses Searle's (1976) speech act theory and Yule's (1996) presupposition theory to categorize the types of speech acts found in extortion and coercion statements. Second, communication context analysis uses the SPEAKING Hymes model to examine the construction of meaning in speech acts. The results of the study show that: 1) language as a tool for extortion fulfills the elements of a criminal act as stipulated in Articles 3638 and 335 of the Criminal Code. The patterns of extortion and threat speech acts consist of directive, commissive, and expressive speech acts. In terms of meaning construction, the three cases share similarities in the use of threatening utterances, with the main differences lying in: 1) the presence or absence of physical tools as verbal support, 2) the explicitness of the threatening language, and 3) the impact on the victim.

Kata Kunci : Linguistik forensik, model speaking, pemerasan, pemaksaan, sampang madura