Analisis Pengaruh Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Malang

Sania Maharani Putri, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv LLM, LL.D.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Malang. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai tantangan yang dihadapi dalam merealisasikan kebijakan tersebut, serta untuk mengkaji sejauh mana kebijakan ini dapat memengaruhi perilaku kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam meningkatkan atau menghambat efektivitas kebijakan dalam mendorong kepatuhan pajak, baik dari aspek internal maupun eksternal wajib pajak. 

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif (normatif-empiris) dengan mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder. Melalui kuesioner, wawancara, dan observasi, penelitian ini menyelidiki dampak kebijakan penghapusan denda terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Malang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal meringankan beban finansial dan mendorong wajib pajak untuk kembali patuh terhadap kewajiban perpajakan. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan ini masih belum optimal karena dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaannya, kurangnya edukasi kepada masyarakat, distribusi informasi yang belum merata, serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kanal informasi resmi dari instansi perpajakan. Selain itu, faktor ekonomi tetap menjadi hambatan dominan bagi sebagian wajib pajak, yang mengakibatkan ketidaktepatan waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penghapusan denda PKB berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun belum sepenuhnya efektif. Kendala seperti keterbatasan SDM, literasi yang rendah, informasi yang tidak merata, dan hambatan ekonomi masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi lanjutan berupa edukasi publik, sosialisasi yang menjangkau semua lapisan, pemanfaatan media digital resmi, peningkatan kapasitas petugas, serta opsi pembayaran bertahap atau skema cicilan agar kebijakan ini lebih efektif dan mendorong kepatuhan yang berkelanjutan.

This research analyzes the impact of the Motor Vehicle Tax (PKB) penalty elimination policy on the compliance level of individual taxpayers in Malang City. The primary focus is to identify the challenges faced in implementing the policy and to examine the extent to which it influences taxpayer behavior in fulfilling their tax obligations. In addition, the study aims to identify the internal and external factors that either support or hinder the policy’s effectiveness in fostering tax compliance. 

A qualitative descriptive method (normative-empirical) was used, collecting data from both primary and secondary sources. Through questionnaires, interviews, and observation, the study investigates how the penalty elimination policy affects the compliance of individual taxpayers in Malang City. 

The findings indicate that the policy has had a positive impact on increasing tax compliance, particularly by easing the financial burden and encouraging taxpayers to resume fulfilling their obligations. However, its effectiveness remains limited due to several challenges, including insufficient human resources, lack of public education, uneven information dissemination, and low public trust in official tax communication channels. Moreover, economic factors remain a dominant obstacle for some taxpayers in meeting their obligations on time. 

The study concludes that while the PKB penalty elimination policy positively influences taxpayer compliance, it is not yet fully effective. Challenges such as limited human resources, low tax literacy, poor access to information, and economic constraints persist. Therefore, continued strategies are necessary, including public education, inclusive outreach efforts, the use of verified digital communication channels, capacity building for tax officers, and alternative payment schemes such as installment plans, to ensure the policy's effectiveness and support long-term, sustainable tax compliance

Kata Kunci : Kebijakan Penghapusan Denda, Pajak Kendaraan Bermotor, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.