Challenges in Inter-Agencies Collaboration and Coordination in Addressing Online Gambling Based on Presidential Decree No. 21 Of 2024

Diva Vincenza, Devita Kartika Putri, S.H., LL.M.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Perjudian online di Indonesia tetap marak meskipun telah dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini mengkaji tantangan penegakan hukum terhadap perjudian online, khususnya terkait lemahnya koordinasi antar lembaga kunci seperti PPATK, OJK, dan Bareskrim.

Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris, studi ini menganalisis peraturan perundang-undangan, Keputusan Presiden, mandat kelembagaan, serta hasil wawancara lapangan untuk mengevaluasi tantangan struktural dan prosedural dalam penegakan hukum. Meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan, seperti pemantauan transaksi dan pemblokiran situs, upaya tersebut masih terfragmentasi dan terhambat oleh keterbatasan regulasi maupun operasional.

Penelitian ini mengidentifikasi tiga hambatan utama: inefisiensi birokrasi, ketiadaan regulasi preventif di sektor keuangan, serta keterbatasan penegakan hukum lintas negara akibat prinsip double criminality. Ketiga hambatan ini menghambat efektivitas penuntutan pidana dan membuka celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku. Hasil penelitian menekankan pentingnya pembentukan kerangka hukum yang lebih terintegrasi dan peningkatan sinergi antar lembaga. Studi ini merekomendasikan penegasan mandat kelembagaan, penguatan regulasi terkait penyalahgunaan rekening bank, serta peningkatan kerja sama internasional melalui Mutual Legal Assistance (MLA) untuk memastikan penegakan hukum terhadap perjudian online berjalan lebih efektif di Indonesia.

Online gambling in Indonesia remains pervasive despite legal prohibitions under the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law. This research investigates the gap in addressing online gambling, particularly the fragmented coordination among key institutions such as PPATK, OJK, and Bareskrim.

Using a normative-empirical method, this study examines statutory regulations, presidential decrees, institutional mandates, and field interviews to assess law enforcement's structural and procedural challenges. Although these institutions have launched various initiatives, including transaction monitoring and website blocking, their efforts remain disjointed and hampered by regulatory and operational limitations. 

It identifies three main obstacles: bureaucratic inefficiencies, absence of preventive financial regulations, and transnational enforcement constraints due to the double criminality principle. These challenges hinder effective criminal prosecution and allow perpetrators to exploit legal loopholes. The findings emphasize the need for a more integrated legal framework and stronger inter-agency coordination. The study proposes clearer institutional mandates, improved regulatory mechanisms for bank account misuse, and enhanced international cooperation through Mutual Legal Assistance (MLA) to ensure more effective enforcement against online gambling in Indonesia

Kata Kunci : Kata Kunci : Perjudian Online, Tantangan Penegakan Hukum, Koordinasi Antar Lembaga, Regulasi Preventif, Double Criminality