Laporkan Masalah

ANALISIS DETERMINAN KETERLAMBATAN PENEMUAN KUSTA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

Denis Oxy Handika, dr. Riris Andono Ahmad, MPH., PhD; dr. Agnes Sri Siswati, Sp. DVE., Subsp. DT

2025 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar belakang: Kusta masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Gunungkidul dengan tingginya kasus baru dengan disabilitas tingkat 2, menandakan keterlambatan deteksi dini. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi determinan keterlambatan penemuan kusta di Kabupaten Gunungkidul tahun 2024.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode mixed methods dengan desain convergent parallel. Penelitian dilakukan secara komprehensif melalui evaluasi program penemuan kusta, evaluasi sistem surveilans, serta analisis faktor-faktor yang memengaruhi perilaku tidak melakukan skrining rutin pada kontak kusta, berdasarkan pendekatan faktor predisposisi, penguat, pendukung, dan lingkungan. Data dikumpulkan dari 62 petugas kesehatan dan 264 kontak penderita kusta. Analisis kuantitatif dilakukan melalui uji univariat, bivariat, dan multivariabel, sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan analisis tematik. Pelaporan mengikuti panduan COREQ dan STROBE.

Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan penemuan kusta dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman petugas puskesmas terhadap regulasi program, tingginya rotasi staf, serta kurangnya pelatihan berkelanjutan. Surveilans masih bersifat pasif dan kasuistik, dengan pencatatan manual dan pemanfaatan SIPK yang terbatas, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Faktor perilaku masyarakat seperti stigma, persepsi negatif, dan keterbatasan akses layanan kesehatan turut menurunkan partisipasi dalam skrining rutin kontak kusta, yang secara keseluruhan memperlambat deteksi dini kasus di Kabupaten Gunungkidul.

Kesimpulan: Keterlambatan penemuan kasus kusta di Kabupaten Gunungkidul dipicu oleh rendahnya pemahaman petugas terhadap regulasi program, berdampak pada pelaksanaan yang tidak optimal, lemahnya surveilans, dan minimnya partisipasi masyarakat. Diperlukan peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan SIPK, dan pengembangan jejaring lintas sektor. Edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma dan meningkatkan akses layanan juga penting untuk mendorong deteksi dini kusta.

Background: Leprosy remains a public health issue in Gunungkidul District, indicated by the high number of new cases with grade 2 disability, reflecting delayed early detection. This study aims to identify the determinants of delayed leprosy case detection in Gunungkidul District in 2024.

Methods: The study comprehensively evaluated the leprosy case detection program, the surveillance system, and behavioral factors influencing the lack of routine skrining among leprosy contacts, based on predisposing, reinforcing, enabling, and environmental factors. Data were collected from 62 healthcare workers and 264 leprosy contacts. Quantitative data were analyzed using univariate, bivariate, and multivariate tests, while qualitative data were analyzed thematically. The reporting of qualitative findings followed the COREQ, while quantitative components adhered to the STROBE guidelines.

Results: Delayed case detection was influenced by limited understanding among primary healthcare staff regarding program regulations, high staff turnover, and insufficient continuous training. Surveillance activities were passive and case-based, characterized by manual recording, limited use of the Leprosy Information System (SIPK), and suboptimal cross-sectoral coordination. Behavioral factors such as stigma, negative perceptions, and limited access to health services also reduced participation in routine contact skrining, collectively contributing to delays in early case detection.

Conclusion: The delay in leprosy case detection in Gunungkidul District is primarily due to healthcare workers’ limited knowledge of program procedures, leading to suboptimal implementation, weak surveillance, and low community participation. Enhancing capacity through ongoing training, strengthening the SIPK system, and developing cross-sectoral networks are necessary. Additionally, community education to reduce stigma and improve access to services is essential for promoting early detection.

Kata Kunci : kusta, evaluasi program, sistem surveilans, keterlambatan deteksi, perilaku kesehatan, Kabupaten Gunungkidul

  1. S2-2025-524818-abstract.pdf  
  2. S2-2025-524818-bibliography.pdf  
  3. S2-2025-524818-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2025-524818-title.pdf